Kredit Usaha Rakyat Tetap Jadi Andalan Pembiayaan Usaha Kecil

Tantangan perekonomian global pascapandemi semakin berat, yang berpotensi datang dari berbagai sumber risiko, antara lain, tensi geopolitik yang tinggi, potensi datangnya pandemi berikut, perubahan iklim, serta dampak digitalisasi (disrupsi).

Berkaca dengan kondisi itu, wajar bila muncul pengharapan proyeksi perekonomian pada 2024 semakin membaik. Menurut World Economic Outlook (IMF, Juli 2023), pertumbuhan ekonomi global 2024 diperkirakan akan berada pada level 3,0 persen.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang di Asia diproyeksikan tumbuh 5,0 persen. Di sisi lain, Pemerintah Indonesia, seperti disampaikan Presiden Joko Widodo di depan anggota DPR, angka pertumbuhan 5,2 persen pada 2024.

Tentu proyeksi itu bukan hanya penempatan sebuah angka, melainkan juga memperhitungkan kemampuan dan sumber daya yang ada, apalagi ada sasaran yang ingin diraih menuju Indonesia Emas atau menjadi negara maju.

Dari sejumlah indikator, sektor UMKM tetap menjadi penopang pertumbuhan ekonomi. Dengan sumber daya yang ada, sektor UMKM, diharapkan bisa terdongkrak untuk naik level menjadi menengah dan besar.

Wajar saja, pemerintah berharap demikian. Pasalnya, sektor itu menjadi penyangga perekonomian nasional lewat kontribusi UMKM yang mencapai 61 persen PDB Indonesia.

Selain itu, serapan tenaga kerja sektor wong cilik itu cukup besar, yakni sebanyak 97 persen dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Data Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan, pelaku usaha UMKM tercatat sebanyak 67 juta pelaku.

Terkait dengan kebijakan pembiayaan bagi UMKM tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan porsi kredit yang ditargetkan mencapai 30 persen pada 2024.

Demi menjaga pertumbuhan, pemerintah terus mendorong usaha UMKM. Khusus 2024, pemerintah sudah menegaskan tetap akan melanjutkan penyaluran KUR, tidak hanya memprioritaskan dari sisi kuantitas, melainkan juga kualitas.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan menyampaikan, pemerintah telah menyiapkan anggaran subsidi untuk penyaluran KUR 2024 sebesar Rp47,78 triliun.

"Subsidi ini akan digunakan untuk pembayaran subsidi bunga atau subsidi marjin KUR tahun berjalan dan pembayaran carry over subsidi bunga atau subsidi marjin KUR pada periode sebelumnya," kata Ferry dalam keterangan resmi dikutip Rabu (27/12/2024).

Nilai subsidi tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yang awalnya Rp23,1 triliun kemudian ditambah menjadi Rp35 triliun. Alasan penambahan subsidi itu agar suku bunga KUR terjaga di level rendah.

Sejalan dengan upaya optimalisasi penyaluran KUR, Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang menjadi salah satu pilar penting dalam penyaluran KUR. Untuk itu, berapa fitur SIKP akan ditingkatkan pada 2024 seperti penambahan data requirement dataset, pemutakhiran perhitungan subsidi, dan pengiriman transaksi debitur dilakukan setiap bulan.

Selain itu, beberapa perubahan kebijakan dilakukan pada 2024 dalam rangka mempertegas beberapa ketentuan yang berlaku seperti ketentuan terkait kepesertaan debitur KUR di program perlindungan sosial ketenagakerjaan, akses KUR berulang bagi debitur KUR sektor pertanian, dan pendefinisian kredit yang dikecualikan untuk memperoleh kembali akses KUR.

Dalam kesempatan yang sama, Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Gede Adi Prasetya mengatakan, pihaknya akan terus meningkatkan kolaborasi dan sinergi seluruh stakeholder KUR, baik dari sisi pemerintah pusat, pemerintah daerah, para penyalur KUR, dan para penjamin KUR.

"Sinergitas dan kolaborasi dari setiap stakeholder KUR diperlukan agar akselerasi penyaluran KUR dapat dilaksanakan,” ujarnya.

Hingga November 2023, penyaluran KUR telah mencapai Rp229,95 triliun kepada 4,12 juta debitur. Nilai itu baru mencapai 77,42 persen dari target 2023 sebesar Rp297 triliun.

Dalam rangka mendorong akselerasi penyaluran KUR, pemerintah melalui Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM juga telah menyelenggarakan kegiatan focus group discussion (FGD) Langkah-langkah Kebijakan Akhir Tahun 2023 dan Arah Kebijakan KUR Tahun 2024 di Bali, Jumat (24/11/2024).

Selain menjadi upaya akselerasi penyaluran KUR, kegiatan ini juga bertujuan untuk menyusun strategi penyaluran KUR di 2024. Ferry membeberkan strategi pemerintah dalam rangka percepatan penyaluran KUR, memperkuat peran UMKM, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta penyerapan tenaga kerja.

Menurutnya, percepatan penyaluran KUR tersebut dituangkan dalam berbagai strategi kebijakan seperti penerapan weekend banking dengan memperhatikan kondisi masing-masing penyalur KUR, melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran KUR. “Kemudian membuka opsi penyaluran KUR dengan berbagai stakeholder, melakukan relaksasi peraturan terkait penyaluran KUR, mendorong percepatan implementasi Kredit Usaha Alsintan (KUA), serta mendorong optimalisasi peran Pemerintah daerah dalam ekosistem KUR,” ujar Ferry.

Sebagai evaluasi 2023, penyaluran KUR tidak hanya difokuskan pada sisi kuantitas, melainkan juga memperhatikan sisi kualitas. Hal ini tercermin dari tingkat non-performing loan (NPL) KUR yang masih relatif terjaga di angka 2,03 persen hingga Oktober 2023.

Tercatat total debitur baru KUR sebanyak 1,92 juta debitur atau 70 persen dari total debitur KUR sebanyak 2,7 juta debitur, dan jumlah debitur graduasi KUR sebanyak 1,4 juta debitur atau 53,6 persen dari total debitur KUR hingga Agustus 2023.

sumber: indonesia.go.id

(Red)