OMBUDSMAN: Dalam Pemilu 2024, Kepala Daerah Harus Memperkuat Pengawasan Internal Netralitas Bagi ASN
"Ombudsman"
Menanggapi video berisi dukungan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Garut kepada salah satu Cawapres yang beredar beberapa waktu lalu, Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat menyampaikan beberapa hal:
1. Menghormati proses penyelesaian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Garut maupun Bawaslu Provinsi Jawa Barat terhadap laporan terkait beredarnya video dukungan tersebut.
2. Meskipun Pemerintah Kabupaten Garut menyatakan, bahwa anggota Satpol PP dalam video dukungan itu bukan berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), Ombudsman Republik Indonesia menegaskan bahwa netralitas dalam Pemilu tidak hanya berlaku bagi ASN, melainkan berlaku bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik agar dapat menjalankan pelayanan publik berdasarkan asas kepentingan umum dan persamaan perlakuan (tidak diskriminatif).
3. Ombudsman Republik Indonesia berkomitmen untuk berupaya memastikan ASN, penyelenggara pelayanan publik, dan penyelenggara Pemilu 2024 bersikap netral agar pelayanan publik tidak terbengkalai dan mengorbankan kepentingan masyarakat.
Untuk mengantisipasi agar pelanggaran netralitas Pemilu di Jawa Barat tidak berulang, maka:
1. Ombudsman Republik Indonesia telah melakukan penilaian dan akan melakukan pengawasan terhadap beberapa jabatan/profesi serta potensi maladminsitrasi yang rawan melakukan pelanggaran netralitas pada Pilpres 2024, seperti Kepala Daerah atau Pejabat Struktural, Aparatur Sipil Negara (ASN), Tenaga Honorer Pemerintah, Kepala Desa, dan Perangkat Desa.
2. Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat menerima laporan dugaan pelanggaran netralitas Pemilu oleh instansi pemerintah atau penyelenggara pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 melalui Nomor Pengaduan (WA) 08119863737.
3. Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat meminta Kepala Daerah di Jawa Barat agar memperkuat komitmen dan pengawasan internal untuk menjaga netralitas seluruh ASN dan pelaksana pelayanan publik dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
4. Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat akan melakukan pengawasan pada pengelolaan pengaduan pada instansi pemerintah dan penyelenggara Pemilu terkait dugaan pelanggaran netralitas Pemilu dan Pilkada.
5. Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat akan melakukan koordinasi dengan lembaga pengawas dan penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan pengawasan terhadap netralitas ASN dan penyelenggara pelayanan publik.
Berkaitan dengan itu, Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat berharap semua unsur masyarakat dapat berpartisipasi aktif melakukan pengawasan dan menyampaikan laporan jika menemukan dugaan pelanggaran netralitas dalam Pemilu kepada Bawaslu Jawa Barat atau Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat.
Bandung 8 Januari 2024.
Narahubung Dan Satriana (0811229939) Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat.
(Mang Sambas)