ZONASIONAL - Gerakan Masyarakat Pemantau Pendidikan Untuk Reformasi atau GEMPPUR menuntut Ombudsman dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera melakukan investigasi terhadap beberapa sekolah favorite di Jawa Barat yang diindikasi adanya rekayasa kartu keluarga oleh oknum masyarakat dan juga indikasi kecurangan yang dilakukan oleh oknum operator.
Seperti yang disampaikan Koordinator GEMPPUR Iwan Hermawan didampingi Sekjen GEMPPUR Dadan Sambas, Senin (10/06/2024), bahwa berdasarkan hasil pengamatan kami di PPDB online ternyata di beberapa sekolah favorit misalkan SMAN 3 Bandung itu puluhan siswa jarak zonasinya di bawah 200 meter dari sekolah, sedangkan SMAN 3 sendiri jelas lokasi sekitarnya adalah perkantoran, perumahan masyarakat, saya kira jauh dari dari sekolah.
Dan adanya indikasi kecurangan dengan adanya beberapa siswa yang beralamat sama dan itupun semuanya harus menjadi perhatian.
Sesuai dengan keputusan Sekjen Kemendikbud ristek Nomor 47 tahun 2023 bahwa pengawasan itu diantaranya dapat dilakukan oleh Ombudsman Perwakilan Daerah dan juga oleh Aparat Penegak Hukum dan itu dijelaskan dalam aturan tersebut, tutur Iwan Hermawan.
Kita berharap bahwa apabila memang terbukti melakukan rekayasa, siswanya bisa dibatalkan dan jika memang melakukan perbuatan melanggar hukum untuk diusut secara hukum dan jika memang ada oknum ASN yang melakukan kecurangan saya kira ini tanggung tanggung jawab APIP untuk melakukan pembinaan atau mungkin sanksi jika memang melanggar disiplin PNS, pungkas Iwan Hermawan.
(Dadan Sambas)
0 Comments: