ZONASIONAL - Massa yang terdiri dari Aliansi Aktivis Anak Bangsa dan Aktivis Jaringan Anti Korupsi gelar unjuk rasa di Dinas Pendidikan Jawa Barat jalan Rajiman, Jum'at (12/07/2024). Pada kesempatan ini dalam orasinya menyampaikan aspirasi terkait di balik sakitnya anak bangsa korban PPDB seolah menjadi isu pengalihan penyakit di Dinas Pendidikan Jabar terkait dugaan tindakan korupsi, dalam pengadaan serta bantuan yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Provinsi.
Seperti yang disampaikan Koordinator Lapangan Agus Satria didampingi Adi Jara bahwa gerakan ini adalah simbol prihatin sakitnya mental anak bangsa yang terkapar sakit akibat permainan PPDB. Ulah para oknum pemegang kebijakan di dinas pendidikan. Dinas Pendidikan Jabar seakan telah mencontohkan sikap egoisme pada masyarakat, perilaku oknum dinas pendidikan seakan mengajarkan tidak baik ke masyarakat.
Dalam pelantikan PPDB 2024 ini dinas pendidikan harus mengevaluasi kondisi daerah, yang menimbulkan kecemburuan di masyarakat. Seolah ada sekatan pada anak bangsa untuk meraih pendidikan, seharusnya untuk kepentingan anak sekolah ada sikap adil dari pemerintah. Akibat kebijakan dalam PPDB yang melebihi aturan, banyak anak yang terganggu mentalnya serta putus asa", tegasnya Adi.
Agus Satria menambahkan bahwa permasalahan ini secepatnya harus di sikapi, agar dilirik oleh Kementerian Pendidikan, PPDB seolah melatih anak bangsa untuk KKN. Apabila hal ini terbukti maka layak dibatalkan karena saat Kick Off PPDB di Gedung Sate Peraturan Gubernur belum ada", ucapnya.
 |
Kami berharap bisa audensi langsung dengan Plh. Kadisdik serta dihadirkan para kepala KCD, terutama Cirebon, Ciamis. Selain ada pembenahan dan perbaikan sistem PPDB, kami juga berharap APH untuk memeriksa Dinas Pendidikan Jabar terkait bantuan yang sudah direalisasikan 5 terakhir, termasuk pengadaan seperti halnya yang dilakukan Kajari pada ULP Kota Bandung, ujar Satria dalam orasinya.
Pada kesempatan ini perwakilan unjuk rasa diterima oleh perwakilan Disdik Jawa Barat yaitu Kasubag Keuangan Andri Pramana yang mewakili Plh Kadisdik Jabar.
Dengan tegas Agus Satria yang juga pendiri Jaringan Anti Korupsi Nusantara pada kesempatan ini agar Aparat Penegak Hukum (APH) baik Tipikor maupun Kejati Jabar untuk cek random dengan adanya dugaan tindakan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) baik di tingkat satuan pendidikan, maupun kcd-kcd di Jawa Barat termasuk adanya dugaan mafia online yang ikut serta dalam meloloskan cpd dengan data palsu maupun kasus cuci rapor, pungkas Agus Satria.
(Red)
0 Comments: