Demo gaduh PPDB Jabar dan Dugaan Adanya Tipikor di Disdik Jabar, LAKI-KBB Dorong KPK Turun Tangan

"LAKI KBB"

Gunawan Rasyid Pemerhati Pendidikan Jawa Barat yang merupakan Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Bandung Barat/LAKI-KBB, Sabtu (13/07/2024), menyatakan kepada wartawan bahwa kegaduhan ini sudah diprediksi sebelum PPDB Jabar 2024 dimulai.

Adanya pembatalan terhadap Calon Peserta Didik/CPD di beberapa sekolah di Jawa Barat yang dianggap telah melakukan pelanggaran dalam proses PPDB Jabar 2024 hanya menyisakan rasa kecewa, kesedihan dan ketidakadilan di masyarakat, ujar Guras sapaan akrab Ketua LAKI KBB.

Disdik Jabar diduga tidak konsisten dalam menindak pelanggaran PPDB, yang menjadi korban hanya masyarakat/CPD sementara Kepala Sekolah, Panitia PPDB tidak terdengar diberikan sanksi walaupun sudah menandatangani pakta integritas, jelas ini tidak adil.

Kami yakin dugaan pelanggaran PPDB ini masiv, hanya saja Disdik Jabar tidak memiliki sistem pengawasan yang teritegrasi, penindakan pembatalan CPD hanya mengandalkan laporan dari masyarakat, kami berani memastikan kalau dilakukan audit investigasi setiap sekolah favorit di setiap Kab/Kota di Jabar pasti akan ditemukan pelanggaran yang sama, ujar Guras.

Munculnya demo masyarakat yang mempersoalkan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi di Disdik Jabar, fokus kinerja LAKI-KBB memang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, kami sendiri sedang mencoba melakukan penyelidikan dan investigasi untuk menemukan bukti awal terhadap dugaan Tipikor yang ada di Disdik Jabar, ucapnya.

Hal yang mencolok terhadap pengadaan barang dan jasa melalui produk kebanggaan LKPP yaitu e katalog, PBJ melalui e-katalog seperti sulit untuk dimanipulasi, padahal kalau pemenangnya sudah terkondisikan, proses PBJ tersebut seolah seperti penunjukan langsung yang nilainya maksimal 200 juta, sementara PBJ melalui e-katalog nilainya puluhan milyar bahkan sampai ratusan milyar.

Bagi kami apalagi KPK RI, jika dilakukan penyelidikan dengan serius, bukan perkara yang susah, jejak digital dengan fasilitas komunikasi apapun sangat mudah untuk dilacak terutama terhadap perusahaan pemenang lelang, PPK , KPA, sementara kita ketahui bahwa Disdik Jabar setiap tahunnya memiliki anggaran yang cukup fantastis, ucapnya.

Carut marut dan kegaduhan PPDB Jabar 2024 hanya bagian kecil salahnya fokus kebijakan anggaran Disdik jabar, seharusnya pembangunan sekolah khususnya SMA dan SMK yang memiliki fasilitas serta SDM yang ideal, sudah lama terbangun di setiap Kecamatan yang memiliki kepadatan Calon Peserta Didik/CPD.

Untuk diketahui LAKI-KBB bergerak berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sebagai bentuk partisipasi dalam mitigasi dan pencegahan tindak pidana korupsi, LAKI-KBB akan membuat surat, mendorong KPK RI dan BPK RI untuk melakukan audit investigasi/forensik terhadap kinerja keuangan di Disdik Jabar, pungkas Guras.

(Dadan Sambas)