ZONASIONAL - Gerakan Masyarakat Pemantau Pendidikan Untuk Reformasi (GEMPPUR) rekomendasikan kepada Pj Gubernur Jawa Barat dan Plh Kadisdik Jawa Barat, untuk membentuk tim investigasi indikasi pelanggaran PPDB 2024.
Seperti yang disampaikan Koordinator GEMPPUR Iwan Hermawan didampingi Sekjen GEMPPUR Dadan Sambas, Kamis (04/07/2024), bahwa tim investigasi ini gabungan dari anggota masyarakat, dinas pendidikan dan juga dari aparat penegak hukum. Tim dibentuk dikarenakan adanya indikasi perbuatan-perbuatan melawan hukum seperti pemalsuan dokumen, baik kartu keluarga, raport, nilai raport dan juga sertifikasi untuk jalur prestasi.
Kami mengharapkan Bapak Gubernur dan Plh Kadisdik Jawa Barat segera membentuk ini, kalau memang sudah terbentuk dan bisa menemukan secara jelas siapa pelaku pelanggaran di PPDB 2024, maka harus mendapatkan sanksi sehingga tidak akan berani lagi berbuat pelanggaran PPDB di waktu yang akan datang, tutur Iwan Hermawan.
Kami kecewa dengan tahun yang lalu jelas ada yang membuat surat keterangan palsu, anaknya tetap belajar dan pelaku serta penadahnya yaitu pihak sekolah tidak ditangkap dan dibiarkan begitu saja. Dan ini yakin kalau memang para pelaku pelanggaran tidak ditangkap, maka PPDB ini akan selalu terjadi bentuk-bentuk kecurangan pemalsuan dokumen dan akan terus berjalan.
Kami apresiasi kepada Pj Gubernur Jawa Barat dan Plh Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat yang sudah komitmen terhadap pelaksanaan PPDB 2024, sehingga ada beberapa siswa yang didiskualifikasi, namun kami sangat berharap lebih baik lagi apabila dibentuk tim investigasi untuk melakukan pemeriksaan lanjutan kepada sekolah-sekolah yang diindikasikan calon peserta didiknya masuk dari pelanggaran atau kecurangan dokumen, pungkas Iwan Hermawan.
(Red)
0 Comments: