AKSPI Gelar Rapat Koordinasi Berkaitan Dengan Penyamaan Persepsi Tentang Penggalangan Dana

"Asosiasi Komite Satuan Pendidikan se Indonesia "

Hadir dalam rapat kordinasi AKSPI ini antara lain Inspektur Jenderal Kemendikbudristek Dr. Chatarina Muliana, S.H., S.E., M.H., Sekdisdik Jawa Barat Dr. Deden Saeful Hidayat, S Pd., M.Pd., Kepala BBGP Muhammad Hartono, Dewan Pendidikan Jawa Barat Dr. Teguh Wahyudi, M.Pd., Guru Besar dan Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Indonesia., Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.H., S.IP., S.A.P., S.Pd., M.Si., M.H., CPM., MKKS SMK Kota Bandung, perwakilan Ketua Komite se Jawa Barat, dengan moderator Rektos Uninus Prof. Dr. H. Endang Komara, M.Pd.

Ketua Umum AKSPI Bambang Haryono sekaligus membuka acara rakor, bahwa kegiatan ini dilaksanakan guna menyamakan persepsi baik dari historis, substantif dari regulasi yang ada dalam pendidikan.
Terima kasih juga kepada kepala Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) yang telah memfasilitasi kegiatan AKSPI. Persepsi dalam kedudukan komite antar satu sekolah kadang berbeda, dan perbedaan itu dapat disatukan dalam wadah AKSPI. Komite sekolah menjadi peran utama dalam ikut serta meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di satuan pendidikan.

Kepala Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Provinsi Jawa Barat Muhammad Hartono dalam sambutannya, bahwa BBGP lahir tahun 2022 guna memberikan layanan yang lebih dekat dengan guru dan tenaga kependidikan di Jawa Barat, selain itu guna meningkatkan dan pengembangan guru serta tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, calon pengawas. Berdasarkan data satuan pendidikan di Jawa Barat
Ada indikator dalam transformasi pendidikan di antaranya :

- Satuan pendidikan berpihak pada tumbuh kembang murid
- satuan pendidikan menjalin kemitraan dengan orang tua/wali
- satuan pendidikan menciptakan lingkungan aman, nyaman dan menyenangkan

Sekdisdik Provinsi Jawa Barat Dr. Deden Saepul Hidayat, S.Pd., M.Pd., dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada AKSPI bahwa kegiatan ini membuktikan kepedulian dalam usaha ikut serta meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. Persoalan sekolah sangat luar biasa dengan total lebih kurang 8000 SMA/SMK/SLB di Jawa Barat baik negeri maupun swasta.

Kehadiran komite sekolah sebagai bagian penting dan sangat strategis dalam satuan pendidikan. Dan kebijakan di Jabar partisipasi masyarakat harus diraih sebanyak-banyaknya dan disamakan persepsinya. Berdasarkan pergub terkait BOPD bahwa sekolah negeri SMA dan SMK tidak boleh ada iuran dan partisipasi masyarakat harus bersifat sumbangan sukarela. BOPD yang dikucurkan masih jauh dari cukup karena 88 persen untuk membayar honor guru non pns.

Dr. Chatarina Muliana, S.H., S.E., M.H., pada rakor ini memaparkan strategi kajian filosofis, historis, dan substantif tentang Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 dalam penguatan tupoksi komite sekolah. Komite sekolah sebagai lembaga independent yang membantu dalam peningkatan mutu layanan pendidikan.

Fahami 8 standar nasional sebagai dasar pijakan bagi komite sekolah. Kolaborasi dan gotong royong sebagai pelengkap yang memiliki peranan penting, komite sekolah yang memiliki kedudukan setara dengan kepala sekolah.
Gotong royong, semuanya harus berdasar pada Mandiri, Profesional, Akuntabel, dan Demokratis.

Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.H., S.I.P., S.A.P., S.Pd., M.Si., M.H., CPM., memaparkan kajian implementatif sumbangan dan pungutan pendidikan.

Acara rapat kordinasi AKSPI diisi dengan tanya jawab antara peserta dengan nara sumber serta penyerahan plakat dari AKSPI kepada para nara sumber, serta sosialisasi terbentuknya kepengurusan AKSPI Jawa Barat yang diketuai oleh Prof. Dr. Cartono ketua komite SMAN 22 Bandung dengan sekretaris Drs. Nandang Saptari, M.Pd., ketua komite SMKN 2 Bandung .*