Wadah Driver Ojek Online Single Fighter Adakan Giat Silaturahmi Dengan Dit Intelkam Polda Jabar

ZONASIONAL - Kegiatan Jambore Nasional tersebut adalah untuk merayakan Anniversary ke 6 Wadah Ojol Single Fighter Indonesia (SFI) sekaligus silahturami dengan Direktorat Intelkam Polda Jabar untuk mewujudkan pelaksanaan Pilkada Jabar yang aman dan kondusif.

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh wadah Ojol Single Fighter Indonesia yang diketuai oleh Sdr. Fajar Harimata dengan dihadiri oleh :

1. Kasubdit 2 Dit Intelkam Polda Jabar AKBP Drs. Mohamad Tatang, M.Si beserta tim.

2. Member/anggota serta perwakilan Wadah Ojol Single Fighter Indonesia se-Indonesi yang terdiri dari 50 Selter dari beberapa wilayah yaitu :
   a. Wilayah DKI Jakarta
   b. Wilayah Banten
   c. Wilayah Jawa Barat
   d. Wilayah Jawa Timur

3. Beberapa Komunitas Ojol Jawa Barat yaitu :
   a. Komunitas Laskar Sasaji
   b. Poros Jabar
   c. Bandung Ngahiji
   d. Baraya Batim Baikers (BBB)
   e. Girla Squad Bandung (GSB)
   f. BOST Jatinangor

4. Perwakilan Aplikator Gojek Sdr. Tomi.

5. Perwakilan Komunitas Ojol se-Jabodetabek dan Jabar dengan jumlah yang hadir ±500 orang.

Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan solidaritas antar member Single Fighter Indonesia dan saling bekerja sama dalam menjaga kondusifitas jalanya Pilkada Jawa Barat yang aman dan Kondusif.***

AKSPI Gelar Rapat Koordinasi Berkaitan Dengan Penyamaan Persepsi Tentang Penggalangan Dana

ZONASIONAL - Asosiasi Komite Satuan Pendidikan se Indonesia ( AKSPI) gelar rapat kordinasi berkaitan dengan penyamaan persepsi tentang penggalangan dana dalam mewujudkan pendidikan bermutu di Jawa Barat di Aula Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) jl. Diponegoro no 12 Bandung, Senin (07/10/2024).

Hadir dalam rapat kordinasi AKSPI ini antara lain Inspektur Jenderal Kemendikbudristek Dr. Chatarina Muliana, S.H., S.E., M.H., Sekdisdik Jawa Barat Dr. Deden Saeful Hidayat, S Pd., M.Pd., Kepala BBGP Muhammad Hartono, Dewan Pendidikan Jawa Barat Dr. Teguh Wahyudi, M.Pd., Guru Besar dan Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Indonesia., Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.H., S.IP., S.A.P., S.Pd., M.Si., M.H., CPM., MKKS SMK Kota Bandung, perwakilan Ketua Komite se Jawa Barat, dengan moderator Rektos Uninus Prof. Dr. H. Endang Komara, M.Pd.

Ketua Umum AKSPI Bambang Haryono sekaligus membuka acara rakor, bahwa kegiatan ini dilaksanakan guna menyamakan persepsi baik dari historis, substantif dari regulasi yang ada dalam pendidikan.
Terima kasih juga kepada kepala Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) yang telah memfasilitasi kegiatan AKSPI. Persepsi dalam kedudukan komite antar satu sekolah kadang berbeda, dan perbedaan itu dapat disatukan dalam wadah AKSPI. Komite sekolah menjadi peran utama dalam ikut serta meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di satuan pendidikan.

Kepala Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Provinsi Jawa Barat Muhammad Hartono dalam sambutannya, bahwa BBGP lahir tahun 2022 guna memberikan layanan yang lebih dekat dengan guru dan tenaga kependidikan di Jawa Barat, selain itu guna meningkatkan dan pengembangan guru serta tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, calon pengawas. Berdasarkan data satuan pendidikan di Jawa Barat
Ada indikator dalam transformasi pendidikan di antaranya :

- Satuan pendidikan berpihak pada tumbuh kembang murid
- satuan pendidikan menjalin kemitraan dengan orang tua/wali
- satuan pendidikan menciptakan lingkungan aman, nyaman dan menyenangkan

Sekdisdik Provinsi Jawa Barat Dr. Deden Saepul Hidayat, S.Pd., M.Pd., dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada AKSPI bahwa kegiatan ini membuktikan kepedulian dalam usaha ikut serta meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. Persoalan sekolah sangat luar biasa dengan total lebih kurang 8000 SMA/SMK/SLB di Jawa Barat baik negeri maupun swasta.

Kehadiran komite sekolah sebagai bagian penting dan sangat strategis dalam satuan pendidikan. Dan kebijakan di Jabar partisipasi masyarakat harus diraih sebanyak-banyaknya dan disamakan persepsinya. Berdasarkan pergub terkait BOPD bahwa sekolah negeri SMA dan SMK tidak boleh ada iuran dan partisipasi masyarakat harus bersifat sumbangan sukarela. BOPD yang dikucurkan masih jauh dari cukup karena 88 persen untuk membayar honor guru non pns.

Dr. Chatarina Muliana, S.H., S.E., M.H., pada rakor ini memaparkan strategi kajian filosofis, historis, dan substantif tentang Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 dalam penguatan tupoksi komite sekolah. Komite sekolah sebagai lembaga independent yang membantu dalam peningkatan mutu layanan pendidikan.

Fahami 8 standar nasional sebagai dasar pijakan bagi komite sekolah. Kolaborasi dan gotong royong sebagai pelengkap yang memiliki peranan penting, komite sekolah yang memiliki kedudukan setara dengan kepala sekolah.
Gotong royong, semuanya harus berdasar pada Mandiri, Profesional, Akuntabel, dan Demokratis.

Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.H., S.I.P., S.A.P., S.Pd., M.Si., M.H., CPM., memaparkan kajian implementatif sumbangan dan pungutan pendidikan.

Anggota Dewan Pendidikan Jawa Barat Dr. Teguh Wahyudi, M.Pd., menyampaikan bahasan evaluasi peraturan gubernur Jawa Barat 165 tahun 2021, BOPD/BOS, Pergub Jawa Barat 97 tentang Komite Sekolah dan standart biaya operasional non personal (SPNOP).

Acara rapat kordinasi AKSPI diisi dengan tanya jawab antara peserta dengan nara sumber serta penyerahan plakat dari AKSPI kepada para nara sumber, serta sosialisasi terbentuknya kepengurusan AKSPI Jawa Barat yang diketuai oleh Prof. Dr. Cartono ketua komite SMAN 22 Bandung dengan sekretaris Drs. Nandang Saptari, M.Pd., ketua komite SMKN 2 Bandung .*

Giat Jalan Santai, Wisata Sejarah dan Galang Donasi Warnai Rangkaian Acara Anniversary ke-3 Komunitas Bagasi

ZONASIONAL - Komunitas Bagasi merayakan hari jadinya yang ke-3 dengan mengadakan kegiatan jalan santai dan wisata sejarah, serta menggalang donasi bagi korban gempa di Kertasari, Kabupaten Bandung. Acara yang dihadiri berbagai komunitas, mahasiswa dari universitas setempat, wirausahawan, wiraswasta, hingga aktivis kebangsaan ini berlangsung meriah pada Sabtu pagi, dengan titik kumpul di Gedung Indonesia Menggugat (GIM)

Rangkaian Acara dan Rute Jalan Santai

Acara dimulai dengan jalan santai yang mengambil rute bersejarah dari GIM - Braga - Asia Afrika - Banceuy - Perintis Kemerdekaan - kembali ke GIM. Selama perjalanan, peserta diajak untuk menelusuri jejak sejarah di kawasan Kota Tua Bandung, termasuk bangunan-bangunan bersejarah di Jalan Braga dan Jalan Asia Afrika, yang menjadi simbol perjuangan bangsa.

Selain itu, para peserta juga mengikuti sesi edukasi singkat tentang sejarah tempat-tempat yang dilalui, di mana pemandu lokal memberikan penjelasan mengenai peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di sepanjang rute tersebut.

Donasi untuk Korban Gempa Kertasari

Dalam rangkaian acara ini, Bagasi juga menggalang donasi untuk membantu korban gempa yang melanda Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Para peserta dan komunitas yang hadir turut berpartisipasi dalam penggalangan dana tersebut, yang nantinya akan disalurkan langsung kepada mereka yang terdampak.

Menurut Ajril, selaku penanggung jawab acara, kegiatan donasi ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat Kertasari yang terdampak gempa. "Kegiatan ini adalah bentuk solidaritas kami terhadap saudara-saudara yang sedang menghadapi musibah. Semoga bisa memberikan manfaat bagi mereka," ungkapnya.

Antusiasme Peserta

Ketua pelaksana acara, Agam Ramdan, menyatakan bahwa antusiasme para peserta sangat tinggi. "Kami sangat senang dengan kehadiran berbagai komunitas dan individu dari latar belakang yang beragam. Ini menunjukkan bahwa Bagasi telah menjadi wadah yang inklusif dan bermanfaat bagi banyak pihak," jelasnya.

Harapan ke Depan

Dalam peringatan ulang tahun yang ke-3 ini, Bagasi berharap dapat terus berkembang dan memperluas jangkauan informasi serta menjadi mitra yang solid bagi berbagai lembaga, instansi, maupun komunitas.

"Ke depannya, kami ingin Bagasi bisa menjadi media informasi yang tidak hanya terupdate dan bermanfaat, tapi juga meluas hingga ke seluruh Nusantara. Kami juga berharap bisa berkolaborasi dengan lebih banyak pihak untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat," tutup Agam.

Dengan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial, kegiatan Anniversary ke-3 Bagasi ini sukses terlaksana, menjadi momen refleksi sekaligus memperkuat ikatan antara komunitas dan masyarakat luas.*

Baksos'e Suroboyo Bekerja Sama Dengan Bank BJB Cabang Darmo Surabaya Menggelar Kegiatan Aksi Sosial

ZONASIONAL - Baksos'e Suroboyo bekerja sama dengan Bank Jawa Barat (BJB) Cabang Darmo Surabaya menggelar kegiatan aksi sosial yang mencakup donor darah, UMKM, dan senam stik, Minggu, (15/09/2024).

Ketua Baksos'e Suroboyo, Bambang Udi Ukoro mengatakan, Baksos'e Suroboyo bekerja sama dengan Bank Jawa Barat (BJb) Cabang Darmo Surabaya mengadakan kegiatan aksi sosial yang mencakup donor darah, UMKM, dan dimeriahkan senam stik.

"Acara ini mendapatkan antusiasme yang tinggi dari masyarakat, terutama dalam pelaksanaan donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis yang disediakan oleh Universitas Adi Buana, serta dukungan dari berbagai komunitas yang tergabung dalam "Baksos'e Suroboyo ," ungkap Bambang Udi Ukoro.

Selain itu, acara ini juga dimeriahkan oleh partisipasi 20 UMKM yang ikut meramaikan kegiatan sosial ini. Hal ini terlaksana berkat kerja sama dan dukungan dari Bank BJb Cabang Darmo serta rekan-rekan yang tergabung dalam "Baksos'e Suroboyo".

“Lokasi di depan Taman Bungkul dipilih karena strategis, menjadi pusat aktivitas masyarakat saat Car Free Day. Antusiasme masyarakat sangat tinggi, tanpa perlu banyak undangan, karena mereka sudah terbiasa beraktivitas dihari Minggu pada area tersebut,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa Bank BJb Cabang Darmo diperkenalkan kepada khalayak sebagai lembaga yang memiliki kegiatan sosial dan dapat bekerja sama dengan Baksos'e Suroboyo," imbuh Bambang Udi Ukoro.

Sementara itu, Salim, ketua pelaksana kegiatan bakti sosial ini menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi dan sinergi antara UMKM, Baksos'e Suroboyo, serta Bank BJB Cabang Darmo.

"Alhamdulillah, acara ini terselenggara meskipun pertemuannya sangat singkat, tapi Baksos'e Suroboyo sudah terbiasa," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa sejak pukul 5.30 WIB, PMI sudah bersiap, dan kegiatan berjalan lancar.

"UMKM juga bisa berjualan, dan saya selaku Pembina UMKM mengucapkan terima kasih kepada Baksos'e Suroboyo dan Bank BJb Cabang Darmo yang bisa hadir," pungkasnya.

Ari Kurniawan selaku Manager Operasional Bank BJB Cabang Darmo mengatakan, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada' Baksos'e Suroboyo' yang selama ini telah bekerja sama, terutama setelah cukup lama vakum karena pandemi COVID-19.

"Semoga ke depannya acara seperti ini bisa lebih baik, lebih bergairah, serta semakin bersinergi. Harapan kami, Bank BJB juga semakin dikenal dan dapat terus berkontribusi dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat," ungkapnya.

(Dadan Sambas)

FSGI Catat Ada 8 Kasus Kekerasan Seksual yang Terjadi di Lembaga Pendidikan

ZONASIONAL - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat ada 8 kasus kekerasan seksual (KS) yang terjadi di lembaga pendidikan, terhitung Januari sampai Agustus 2024, artinya setiap bulan setidaknya ada 1 kasus kekerasan seksual yang terjadi di Lembaga Pendidikan.

Tercatat bahwa dari 8 kasus KS, 62,5% atau 5 kasus terjadi di Lembaga Pendidikan di bawah Kementerian Agama dan 3 kasus terjadi di satuan pendidikan berasrama. Sedangkan 37.5% kasus terjadi di satuan pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Agama. Adapun 62,5% kasus terjadi jenjang pendidikan SMP/MTs/Ponpes dan 37,5% kasus KS terjadi di jenjang pendidikan SD/MI.

Dari 8 kasus KS yang semua dalam proses hukum, ada 11 pelaku dengan korban mencapai 101 anak di bawah umur. Adapun korban KS di satuan pendidikan, ternyata anak laki-laki lebih banyak daripada anak perempuan, dari 101 korban, 69% anak laki-laki dan 31% anak perempuan. Adapun pelaku KS 72% adalah guru laki-laki dan 28% murid laki-laki.

Sedangkan wilayah kejadian KS terdiri dari 8 kabupaten/kota di 6 provinsi, yaitu kota Jogjakarta dan kabupaten Gunung kidul (DIY), kabupaten Gorontalo (Gorontalo), kota Palembang (Sumatera Selatan), kabupaten Bojonegoro dan Gresik (Jawa Timur), Kabupaten Agam (Sumatera Barat), dan kabupaten Karawang (Jawa Barat).

Kasus Kekerasan Seksual Di Satuan Pendidikan Berasrama

Dalam catatan FSGI sepanjang 2024, kasus kekerasan di lembaga pendidikan berasrama kembali terjadi di sekolah berasrama. Kali ini terjadi di 3 Pondok pesantren, yaitu sebagai berikut:

(1) Pondok Pesantren MTI di kabupaten Agam (Sumatera Barat) dengan anak korban mencapai 40 satri dan pelaku 2 oknum pendidik, salah satunya pengasuh asrama. Modusnya, anak korban dipanggil ke kamar pelaku untuk memijat yang kemudian anak korban di cabuli.

(2) Pondok Pesantren AI di kabupaten Karawang (Jawa Barat) dengan anak korban mencapai 20 santriwati dan pelaku adalah pengasuh/guru . Modusnya adalah memberi sanksi santriwati dengan membuka pakaian dan diraba payudaranya saat sedang mengaji. Seharusnya, pendisiplinan dilakukan oleh Guru perempuan/ustadzah jika satriwati dan sanksi harusnya yang mendidik bukan merendahkan dan melecehkan. Pelaku sempat memberikan klarifikasi di media bahwa tidak ada kekerasan seksual di lembaga pendidikannya, namun setelah itu pelaku malah buron, kemungkinan pelaku melarikan diri setelah tahu ada pelaporan ke pihak kepolisian.

(3) Pondok Pesantren di Dukun, Kabupaten Gresik (Jawa Timur) dengan 1 anak korban yang merupakan santriwati di Ponpes tersebut yang dititipkan pemerintah daerah untuk melanjutkan pendidikan setelah mengalami kekerasan seksual dari tetangganya tahun 2021 ketika berusia 13 tahun. Namun, saat dititipkan di Ponpes ini diduga kuat malah mendapatkan kekerasan seksual dari Pelaku yang merupakan Kyai yang juga pendidik di Ponpes tersebut. Kasus dalam proses penyelidikan oleh kepolisian.

Rekomendasi

1. FSGI mengecam tindak kekerasan seksual pada anak yang terjadi di lembaga pendidikan;

2. FSGI mendukung kepolisian memperoses kasus kasus kekerasan seksual terhadap anak dan mengingatkan penggunaan UU Perlindungan Anak. Ketika pelaku adalah guru/pendidik/pengasuh maka hukuman dapat diperberat 1/3 karena pendidik merupakan orang terdekat korban. Pelaku hatus dihukum maksimal atau seberat beratnya sesuai peraturan perundangan. Korban juga dipastikan mendapatkan hak pemulihan psikologi serta restitusi;

3. FSGI mendorong Kementerian Agama bertindak tegas terhadap satuan Pendidikan di bawah kewenangannya sesuai peraturan perundangan. Jangan berhenti disitu saja, Kemenang harus segera mengevaluasi satuan pendidikan tersebut. Juga memastikan anak-anak terlindungi, dan terpenuhi hak atas pendidikannya, juga pemulihan psikologinya. Harus difasilitasi dicarikan satuan Pendidikan lain ketika korban hendak pindah/mutasikarena trauma;

4. FSGI mendorong Kemenag segera mensosialisasikan secara masif Peraturan Mentera Agama No 73/2022tentang pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama. Aturan yang bagus, jika tak dipahami maka tidak dapat diimplementasikan. Salah satu hal penting yang harus diimplementasikan adalah penyediaan kanal pengaduan daring dan luring yang mampu melindungi korban dan saksi.*

Jakarta, 10 Agustus 2024
Heru Purnomo (Sekjen FSGI)
Retno Listyarti (Ketua Dewan Pakar FSGI)

LAKI-KBB Pertanyakan Biaya Pengelolaan IPAL TPK Sarimukti 900JT/bulan, Diduga Terjadi Kebocoran

ZONASIONAL - Polemik carut marut penanganan sampah di TPK Sarimukti yang mengakibatkan masalah serius rusaknya kualitas air di Waduk Cirata, mulai mendapatkan reaksi keras dari Komunitas Keramba Jaring Apung/KJA yang selalu disudutkan dan Masyarakat Bandung Barat.

Minggu 4 Agustus 2024, Laskar Anti Korupsi Indonesia/LAKI-KBB bersama pengurus Kecamatan Cipatat, Cipeundeuy dan Ngamprah didampingi Penggiat Lingkungan Wahyu Dharmawan dan Ketua KJA Asep melakukan investigasi di lokasi pengelolaan IPAL TPK Sarimukti.

Kemarahan masyarakat dan KJA terpicu oleh pernyataan ilmiah peneliti IPB Prof Etti Riana terhadap hasil tes baku mutu air lindi TPK Sarimukti yang dilakukan Walhi Jawa Barat di mana hasilnya terdapat 18 kandungan B3 yang sangat berbahaya yang dapat mengakibatkan Canser dan perubahan genetik terhadap biota yang ada di Waduk Cirata.

Kemudian juga adanya pernyataan Kadis LH Jabar Prima Mayaningtyas dalam siaran TV Nasional bahwa biaya pengelolaan IPAL TPK Sarimukti mencapai 900jt/bulan, ini sangat mencurigakan dibandingkan fakta di lapangan saat LAKI-KBB melakukan investigasi dan ini patut diduga terjadi tindak pidana korupsi.

Selanjutnya wartawan bertanya kepada Gunawan Rasyid Ketua LAKI KBB didampingi pengurus Kecamatan Bobi, Yunus Ajeh dan Ade Black, apa saja yang ditemukan pasca melakukan investigasi di TPK Sarimukti, beliau mengatakan banyak temuan signifikan yang berdampak terhadap kerugian lingkungan termasuk kerugian yang dialami masyarakat Bandung Barat.

Temuan yang menonjol antara lain:
1. Badan sungai Cipanauan yang langsung bermuara di Waduk cirata tanpa IPAL tertutup sampah dan sudah tercemar air lindi.
2. Air yang keluar dari outpal yang mengalir di sungai Cilimus/Cipicung masih berbusa dan berwarna gelap.
3. Adanya instrumen IPAL yang nonaktif dengan alasan mati listrik sehingga kemungkinan air lindi tanpa proses IPAL terbuang ke badan sungai.
4. Hasil revitalisasi IPAL tahun 2021 akhir senilai 9 milyar, terlihat kolam stabilisasi berantakan, jalan penunjang yang baru di cor kelihatan miring dan patah.
5. Timbangan di TPK sudah lama tidak ada, bisa terjadi kelebihan atau kekurangan bayar.
6. Berdasarkan kebijakan, sampah yang dibuang ke TPK Sarimukti berupa Redidu, tapi fakta semua jenis sampah masuk.
7. Terdapat isu yang berkembang di masyarakat ada oknum yang membuang limbah B3 dari luar KBB bahkan dari luar negeri di seputaran TPK Sarimukti.

Karena ini merupakan masalah yang sangat serius, LAKI-KBB berharap PJ Gubernur Bey Machmudin segera melakukan tindakan cepat melakukan langkah antisipasi, termasuk mengevaluasi personil yang ada di Dinas LH, PTSR Dinas LH dan TPK Sarimukti.

KLHK sebagai pemilik lahan segera melakukan audit forensik terhadap kerugian dampak lingkungan akibat ketidak profesionalan pengelolaan TPK Sarimukti yang dirasakan juga kerugianya di masyarakat dan ini di mungkinkan akan melebihi nilai kerugian kasus korupsi galian tambang timah di Bangka Belitung senilai 271 triliun.

Untuk menuntaskan masalah nasional ini, Aparat Penegak Hukum, KPK dan BPK dapat melakukan langkah antisipasi dengan melakukan audit investigasi terhadap pengelolaan sampah di TPK Sarimukti untuk menuntaskan masalah ini dan apabila ditemukan dugaan tindak pidana dengan bukti permulaan yang cukup, segera lakukan proses hukum yang transparan dan akuntabel.

Kami pun sedang melakukan analisis terhadap temuan hasil investigasi, apabila ditemukan dua bukti permulaan yang cukup, secepatnya akan kami laporkan ke KPK RI, pungkas Gunawan Rasyid.***

Baksos'e Suroboyo Melalui Armornesia Kota Surabaya Menggelar Acara Bisnis Talk

ZONASIONAL - Baksos'e Suroboyo melalui Armornesia (Asosiasi Trainer, Mentor, Coach Wirausaha Indonesia) Kota Surabaya mengadakan acara Bisnis Talk yang diadakan pada hari Senin (29/07/2024) di BSI UMKM Center Surabaya.

Acara kali ini, Armornesia disuport oleh BSI dan Navagreen. Sedangkan tema untuk Bisnis Talk kali ini adalah meraih sukses dengan mengoptimasi potensi diri dan digitalisasi.

Acara dihadiri oleh para mentor, trainer dan coach wirausaha se Surabaya serta para pelaku umkm se Surabaya dan dimulai pukul 10 dengan acara seremonial relaunching serta pengangkatan beberapa tokoh Surabaya untuk menjadi Dewan Penasehatan (Dewas) Armornesia Surabaya.

Adapun tokoh yang tampak hadir dan diangkat menjadi Dewan Penasehat Armornesia adalah KH. Muhaimin atau yang akrab disapa Cak Imin, anggota DPRD Kota Surabaya Terpilih serta Bambang Udi Ukoro, Ketua Baksose Suroboyo yang juga saat ini menjabat Sekretaris BPBD Kota Surabaya.

Menurut Koko Mahargyo, Ketua Armornesia Surabaya, "Acara Bisnis Talk ini sekaligus relaunching Armornesia di Kota Surabaya ini. Untuk kedepan Armornesia akan terus hadir dan ikut berbuat berkarya bagi Surabaya. Kami juga mengangkat Cak Imin dan Cak Bambang Udi sebagai Dewan Penasehat ini karena kapasitas beliau berdua sebagai tokoh di Surabaya dan kemampuan beliau berdua yang luar biasa. Semoga bisa makin membawa Armornesia pada kejayaan dan menjadikan kebermanfaatan bagi warga Surabaya," kata Koko.

Setelah penyematan Pin sebagai tanda pengangkatan Dewan Penasehat kepada cak Imin dan Cak Bambang Udi. Kedua tokoh tersebut bergantian untuk memberikan sambutan kepada para peserta.

Dalam sambutannya, Cak Imin mengatakan, "Sebagai anggota dewan nantinya, saya akan memperjuangkan kepentingan umkm kedepannya. Terutama lewat Armornesia kita akan bersama - sama memajukan ekonomi warga Surabaya lewat UMKM."

"Pin ini simbol mengikat saya sebagai bagian dari Armornesia. Inshaa Allah kita akan terus bersama untuk Surabaya." imbuh Cak Imin.

Sedangkan Bambang Udi Ukoro, menyampaikan bahwa, "Seperti di Baksose Suroboyo, kita akan terus berkarya untuk bisa membuat keberdayaan bagi diri dan keluarga untuk kemudian bisa memberi manfaat kepada masyarakat Surabaya."

"Baksos'e Suroboyo akan terus berupaya bekegiatan bersama Armornesia dalam memajukan kesejahteraan ekonomi masyarakat Surabaya," imbuh Bambang Udi.

Setelah rangkaian acara relaunching dan pengangkatan Dewan Penasehat, dilanjutkan dengan Talkshow Bisnis dengan narasumber antara lain Vieqi R. Wulan owner Jennahara.co, Azza Fadilah owner Tjakrawala Batik, Vanda Caterina owner Caterin Meazz, Nabila owner Malinggo, Gusti Ilmi owner Homemade dan Ruzi Rizal pakar pengenalan potensi dan karakter diri.

Setelah dibagikan berbagai doorprize dari pihak sponsor. Acara selesai pukul setengah dua siang dengan penutupan doa dari Gus Rifat, Ndresmo Surabaya.

(Dadan Sambas)

Rumah Zakat Bandung Berbagi Kebahagiaan, Salurkan Sembako ke 100 Anak Yatim

ZONASIONAL -SAMBASNEWS.id - Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa menjaga anak yatim di antara umat Islam sampai menjaga makannya, dan minumnya, maka Allah pasti bakal memasukan orang itu ke dalam surga. Kecuali orang itu berbuat dosa yang tidak bakal diampuni. (HR Tirmidzi).

Bandung, (24 Juli 2024) Relawan Rumah Zakat Bandung menyalurkan sembako yatim titipan donatur Rumah Zakat.

sebanyak 100 paket sembako yang Terbagi di beberapa wilayah bandung raya yaitu Rancaekek, Cikancung, Cicalengka , Cimenyan dan Padasuka.

Salah satu tempat penyaluran yaitu di Rancaekek dimana kegiatan ini di sambut baik oleh pengurus RW 09 DS Rancaekek wetan kab.bandung dan langsung mendampingi kegiatan penyaluran.

"Kami mengucapkan banyak banyak terimakasih kepada Rumah Zakat atas atensinya yang sudah memperhatikan masyarakat kami khusus anak yatim semoga kedepannya rumah zakat semakin amanah dalam menjalankan tugas dan menjadi amal kebaikan untuk kita semua khususnya para donatur" ucap pak RW 09.

(Red)

LAKI-KBB Investigasi Ketiga RSUD di Bandung Barat dan Puskesmas Untuk Peningkatan Pelayanan Kesehatan.

ZONASIONAL - Untuk mempercepat tercapainya target Indek Pembangunan Manusia/IPM salah satu penunjang utama adalah bagaimana masyarakat bisa menerima pelayanan kesehatan secara adil dan bermutu.

Untuk membantu percepatan tercapainya target IPM di Kabupaten Bandung Barat, Laskar Anti Korupsi Indonesia/LAKI-KBB mencoba melakukan upaya memberikan masukan dengan melakukan investigasi di lapangan untuk menemukan kendala dan solusi antara penyelenggara kesehatan dengan penerima manfaat.

Hari Senin tanggal 22 Juli 2024 LAKI-KBB melakukan investigasi serentak di RSUD dan Puskesmas, RSUD Cililin dipimpin langsung oleh Ketua LAKI KBB Gunawan Rasyid, RSUD Cikalong dipimpin oleh Ketua LBH Wanda Irawan, S.Sos., S.H., RSUD Lembang dipimpin Sekretaris 1 Dadan Suryansyah, S.E., dibantu oleh Ketua Bidang Pengabdian Asep Nurdin.

Sementara investigasi di Puskesmas dipimpin langsung oleh Ketua LAKI Kecamatan dibantu oleh Kordes masing-masing.

Disampaikan oleh Asep Nurdin Ketua Bidang Pengabdian kepada wartawan, bahwa salah satu hasil investigasi adalah perlunya fokus Dinas Kesehatan dalam meningkatkan pelayanan melalui peningkatan SDM dan pemenuhan Peralatan Kesehatan.

Alkes tersebut harus betul-betul yang diperlukan dan berkorelasi dengan kondisi masyarakat setempat, agar setiap pasien yang berobat tidak perlu dirujuk ke rumah sakit lain dan sudah pasti dampaknya akan kehilangan PAD.

Temuan lain adanya ketidak seimbangan dalam pemenuhan Alkes khususnya terhadap RSUD Cililin, hal ini terpantau dari hasil wawancara dengan tenaga medis dan masyarakat yang ada di wilayah KBB selatan, bahkan mereka sangat berharap PJ Bupati Ade Zakir bisa memberikan legesi yang dikenang melalui kebijakan pemenuhan standar pelayanan kesehatan yang ideal dan bermutu di RSUD Cililin ujar Asep Nurdin.

Hasil investigasi di Puskesmas ada beberapa kebutuhan yang sangat urgent khususnya dalam pemenuhan mobil Ambulance Rujukan yang memiliki Alkes lengkap.

Adanya keinginan dari masyarakat Kecamatan Rajamandala untuk dioperasikanya kembali Puskesmas Pembantu Rajamandala, karena Pustu tersebut sangat dibutuhkan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dengan masyarakat.

Secara lengkap hasil investigasi LAKI KBB dalam rangka memberikan masukan akan disampaikan secara tertulis kepada PJ Bupati Kabupaten Bandung Barat, ucapnya.

Target IPM nasional 2020-2024 di kisaran 75,54, dan untuk Jawa Barat 74,24 tahun 2023, sementara untuk Bandung Barat 68,29 di tahun 2021, sehingga butuh akselerasi dari pimpinan daerah untuk mendekatkan dengan target IPM nasional.

Yang sangat dominan harapan dari seluruh masyarakat Bandung Barat adalah segera diterapkannya Universal Health Coverage/UHC, sehingga semua warga Bandung Barat terjamin akses pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang adil dan bermutu.

LAKI-KBB sangat meyakini walaupun Ade Zakir bukan Bupati definitif, akan mampu merealisasikan harapan masyarakat KBB yang didambakan selama 17 tahun dengan merealisasikan program UHC imbuhnya.

Terakhir kami sampaikan terimakasih kepada Direktur dan paramedis RSUD Cililin, Lembang, Cikalong serta paramedis Puskesmas yang begitu terbuka berdiskusi dengan kami sehingga LAKI-KBB bisa mendapatkan potret kebijakan prioritas yang harus dilakukan oleh dinkes Bandung Barat, pungkas Asep Nurdin.

(Dadan Sambas)

Data FSGI: Kekerasan di Satuan Pendidikan Akibat 4 Peserta Didik Tewas

ZONASIONAL - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat Kasus-kasus kekerasan fisik terhadap peserta didik sepanjang 2024 yang menimbulkan kematian terjadi di Pondok Pesantren di Tebo (Jambi) dan Ponpes di kediri (Jawa Timur) serta SDN di Sumbar dan SMK di Nias Selatan. Selain itu, ada peserta didik di SD karena kelalaian pengawasan guru mengalami luka bakar 80% dan setelah dirawat 4 bulan meninggal dunia. Ada juga peserta didik SMA di Kab. Nias Selatan mengalami pemukulan di kepala dan pelipis sebanyak 5 kali oleh kepala Sekolah, kemudian mengaku pusing dan dirawat di RS beberapa hari kemudian meninggal dunia.

Dalam rangka Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) tahun 2024, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mendorong Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) dijadikan momentum mengevaluasi implementasi Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Di Satuan Pendidikan (PPKSP) yang telah dilauching pada 3 Agustus 2024, hampir setahun lalu.

Saat ini, Permendikbudristek 46/2023 sudah memiliki petunjuk teknis (Juknis) untuk memudahkan implementasinya yaitu melalui Persekjen Kemendikbudristek Nomor 49/M/2023 tentang Petnjuk Teknis tatacara pelaksanaan pencegehan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Seperti apa implementasi Permendikbudristek tersebut jika dikaitkan dengan kaus-kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan sekolah? Kita Simak data FSGI berikut ini.

Data FSGI: Kekerasan Di Satuan Pendidikan Akibat 4 Peserta Didik Tewas

FSGI mencatat kasus-kasus kekerasandi satuan pendidikan selama Januari- Juli 2024 ada 15 kasus. Kasus-kasus tersebut adalah kategori berat dan ditangani oleh pihak kepolisian, adapun sumber data adalah studi referensi dari pemberitaan di media massa.

Dari 15 kasus tersebut, mayoritas terjadi dijenjang pendidikan SMP/MTs (40%), disusul SD/MI (33,33%), SMA (13,33%) dan SMK ( 13,33%). Dari jumlah tersebut, 80% kasus terjadi pada satuan pendidikan di bawah kewenangan Kemendikbudristek dan 20% terjadi di satuan pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Agama. Meskipun Kementerian Agama hanya 20%, namun kasusnya kekerasan fisik yang terjadi, menimbulkan kematian 2 peserta didik.

Adapun macam kekerasannya adalah : Kekerasan seksual (20%) dengan pelaku seluruhnya guru; Kebijakan yang mengandung kekerasan (0,06%); Kekerasan fisik (73,33%) dimana pelakunya myaoritas peserta didik, baik teman sebaya maupun kakak senior dan menimbulkan 5 korban meninggal dunia. Korban meninggal umumnya melibatkan sejumlah anak atau penganiayaan secara bersama-sama (pengeroyokan). Ada satu korban, peserta didik SMA yang meninggal karena dipukul oleh Kepala Sekolah saat berada dalam barisan di lapangan.

Pelaku kekerasan terhadap anak diantaranya adalah kepala sekolah (13.33%); Guru (20%); Teman sebaya (53,33%) dan peserta didik senior (13,33%). Berarti 64% kasus kekerasan adalah anak dengan anak atau sesama peserta didik.

Adapun wilayah kejadian meliputi 15 kabupaten/kota di 10 Provinsi : Kota Jogjakarta (DIY), Kota Tangerang Selatan (Banten), Kota Palembang (Sumatera Selatan), Kota Batu, Kab. Bojonegoro dan Kediri (Jawa Timur), Kab. Indramayu, Kabupaten Cirebon dan kab. Cimahi Utara (Jawa Barat), Kab. Brebes dan Klaten (Jawa Tengah), Tebo (Jambi), Kota Gorontalo (Gorontalo), Kab. Nias Selatan (Sumatera Utara), dan Padang Pariaman (Sumatera Barat). Kejadian terbanyak di Jawa Barat dan Jawa Timur, masing-masing 20%; disusul Jawa Tengah (13.33%).

Rekomendasi FSGI

1. FSGI menyampaikan selamat memperingati Hari Anak Nasional ke-40 tahun 2024, semoga anak-anak Indonesia dapat terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan.

2. FSGI mendorong Kemendikbudristek memastikan Permendikbudristek 46/2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (PPKSP) diimplementasikan di satuan pendidikan, tidak sekedar mengupload SK Pembentukan Tim PPK (Pencegahan Penanganan Kekerasan) di Dapodik.

3. FSGI juga mendorong Kementerian Agama RI menerapkan kebijakan yang sama dengan Kemendikbudristek dalam mencegah dan menanganani kekerasan di satuan Pendidikan;

4. FSGI mengapresiasi Direktorat SMP Kemendikbudristek yang pada tahun 2023 telah melakukan sosialisasi secara masif agar Permendikbudristek 46/2023 dapat di pahami dan diimplementasikan oleh sekolah, demi mewujudkan sekolah aman, nyaman dan menyenangkan tanpa kekerasan. Bahkan di tahun 2024 ini sudah mulai melakukan pendampingan kepada Tim PPK sekolah di 8 provinsi dengan menghadirkan perwakilan sekolah yang terdiri dari Kepala Sekolah, Guru BK, dan Pengurus Komite Sekolah. Karena tugas mencegah dan menangani kekerasan di sekolah harus menjadi tanggungjawab dan kolaborasi semua pihak terkait.

5. FSGI mendorong Tim PPK sekolah dapat memperlajari Persekjen Kemendikbudristek Nomor 49/M/2023 tentang Petunjuk Teknis tatacara pelaksanaan pencegehan dan penanganan kekerasan di satuan Pendidikan, mengingat banyak sekolah yang belum tahu juknis ini dan masih kebingungan dengan penanganan kekerasan di satuan Pendidikan.

Jakarta, 23 Juli 2024
Heru Purnomo (Sekjen FSGI)
Retno Listyarti (Ketua Dewan Pakar FSGI)

Max Mania ke -8 Menjadi Terobosan Baru Organisasi Motor di Indonesia Untuk Tetap Menjadi Pelopor Dalam Berlalu Lintas

ZONASIONAL - Setelah Sukses dengan Max Mania ke-7 di tahun 2023. Kini Bandung Max Independent (BMI) mengulang kesuksesannya kembali di tahun 2024 dengan menggelar Max Mania ke-8 yang bertemakan "Incredible Adventure Max Mania 8" yang dilaksanakan di Lapangan TVRI Jawa Barat Jl. Cibaduyut No.269 Kota Bandung, Sabtu 20 Juli 2024.

Max Mania ini merupakan event tahunan yang dilaksanakan oleh Bandung Max Independent sebagai ajang silaturahmi dan mewadahi pengguna Max Series untuk menyalurkan hobby nya dengan hal-hal yang positif.

Hadir dalam event tersebut antara lain AKBP Asep Pujiyono, S.I,K., M.H., M.M., CHRA selaku Pembina BMI, Feri MJ selaku Ketua Umum BMI, Ludy Adrianto selaku Presiden Indonesia Max Owner (IMO) Nasional, Bunda Tiara selaku Koreg IMO Jabar, Perwakilan IBMI, YNCI, Single Fighter, Club Independent, Bikers lintas pulau yaitu Medan, Palembang, Semarang, Surabaya dan All bikers All Varian se Jawa Barat.

Heri Subur selaku ketua pelaksana Max Mania ke-8

Max Mania ke-8 ini dimotori langsung oleh Heri Subur selaku ketua pelaksana. Selain booth para sponsorshif yang bisa ditinjau oleh para Bikers, booth UMKM pun dihadirkan untuk membantu mengembangkan hasil tangannya para pelaka usaha menengah. Tak lupa pengundian doorprize pun menjadi moment yang ditunggu oleh para bikers setelah melakukan registrasi pada saat kedatangan. Dan yang lebih meriah lagi event ini diisi oleh beberapa penampilan diantaranya Tarian Tradisional dari MPP Entertaiment, Puspa Jaya Group sebagai pengisi hiburan dangdut dan Live DJ Performance oleh DJ Viana asal Jakarta. Selain itu Bakti Sosial pun dilakukan dengan mengundang Yayasan Yatim Piatu.

Dalam laporan kerjanya, Heri Subur sebagai Ketua Pelaksana menuturkan bahwa Max Mania ini merupakan agenda tahunan BMI yang telah diikuti oleh seluruh member BMI dengan melibatkan berbagai unsur, terutama rekan -rekan yang mempunyai hoby yang sama berselancar di jalan raya dengan kendaraan roda dua namun tetap mematuhi peraturan berlalu lintas.

"Selain mempeerat tali persaudaraan diantara sesama pengendara motor juga meningkatkan kedisiplinan dan sopan santun kita dalam berkendara di jalan raya. Max Mani 8 ini juga sebagai manifestasi kita dalam kepedulian kepada sesama. Pada usia yang ke 8 ini kami berharap BMI lebih solid, kompak dan berbudi pekerti dalam menggunakan kendaraan bermotor di jalan raya," tutur Heri.

Ketua Umum Bandung Max Independent (BMI) Fery MJ menyatakan dalam sambutannya, "Kita semua ini saudara, walaupun berbeda kendaraan, walaupun berbeda naungan kita tetap saudara, karena yang besaudara itu organisasinya bukan merk kendaraanya. Semoga rekan-rekan yang hadir bisa tetap tertib dan bisa sama-sama menjaga keamanan karena acara ini bukan tentang hiburannya melainkan silaturahminya, " ujarnya.

Feri MJ selaku Ketua Umum Bandung Max Independent (BMI)

"Semoga BMI tetap kuat, kokoh dan bisa menyelenggarakan kembali max mania di tahun-tahun selanjutnya. Senantiasa solid seperti slogan kami yaitu SARASA SAHATE SAJIWA," tutur Fery.

Presiden Indonesia Max Owner (IMO) Nasional Ludy Adrianto dalam sambutannya menuturkan, "Penghargaan dan apresiasi yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada BMI yang telah konsisten untuk mengadakan event tahunan yang mengumpulkan para riders dari Sabang sampai Merauke. Arti dari pada kegiatan rutin ini sendiri bukan hanya untuk hadir kemudian bersenang-senang. Adapun tujuan utamanya adalah silaturahmi," ucap Ludy.

Presiden Indonesia Max Owner (IMO) Nasional Ludy Adrianto

"Mari kita jadikan moment ini menjadi ajang tali silaturahmi, yang tadinya jarang ketemu bisa bertemu di tempat ini. Saya ucapkan selamat atas kesuksesan BMI dalam melaksanakan event rutin yang setiap tahunnya dilakukan setiap tanggal 20 Juli dan semoga kita tetap solid, tetap guyub, selalu sukses dan terus berkarya," pungkasnya.

AKBP Asep Pujiyono, S.I,K., M.H., M.M., CHRA selaku pembina BMI memberikan paparan dalam sambutannya dan sekaligus membuka rangkaian Incredible Adventure Max Mania ke 8 serta prosesi pemotongan tumpeng.

"Alhamdulilah selama 8 thn ini BMI masih mempercayai saya sebagai pembina. Saya berharap di 8 tahun ini dengan diselenggarakannya event tahunan ini, dapat merubah citra negatif terhadap perkumpulan motor. Dan mampu memberikan kontribusi yang positif. Karena mungkin tidak hanya BMI saja, komunitas lainnya pun memiliki misi sosial.

AKBP Asep Pujiyono, S.I,K., M.H., M.M., CHRA selaku pembina BMI

Saat ini keberadaan perkumpulan motor sudah terorganisir dengan baik dan mampu berperan aktif dalam membantu masyarakat. Selain touring BMI pun banyak sekali terobosan baru khususnya melakukan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Saya pun tetap mengingatkan kepada para bikers yang hadir untuk tetap menjaga ketertiban dalam mengikuti seluruh rangkaian acara ini, berkendara dengan baik tidak ugal-ugalan, utamakan keselamatan dan menjadi pelopor dalam berlalu lintas," papar Asep.

(Boy/Jack)

Fokus Dalam Membangun Akhlak dan Karakter, MPLS SMAN 1 Batujajar KBB Menghindari Kekerasan

ZONASIONAL -  Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin membuka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) jenjang SMA,SMK,SLB Negeri dan Swasta se Jawa Barat tahun 2024 dilakukan secara virtual di SMAN 5 Kota Bekasi Senin 15 Juli 2024 berlangsung meriah.

Kegiatan MPLS tersebut secara bersamaan diikuti juga oleh SMAN 1 Batujajar Kabupaten Bandung Barat yang dilaksanakan penuh sukacita dengan membawa tema "Menjaga Tradisi, Menginspirasi Generasi".

H. Saepuddin S.Pd. M.Pd. Kepala Sekolah SMAN 1 Batujajar ditanya wartawan, Selasa (16/07/2024), menyampaikan bahwa MPLS saat ini terasa lebih istimewa karena dalam PPDB 2024 begitu banyak dinamika dalam prosesnya, akan tetapi Alhamdulillah semua bisa dilalui dengan baik berkat bimbingan PJ gubernur, PLH Kadisdik Jabar dan KCD Wilayah VI, ujarnya.

Pelaksanaan MPLS saat ini lebih menitikberatkan membangun akhlak dan karakter untuk mencetak Peserta Didik yang memiliki nilai-nilai kejujuran serta memiliki kepercayaan diri yang kuat terhadap potensi dirinya untuk bisa menghadapi tantangan jaman saat ini, sehingga terbentuk manusia yang sukses secara mandiri.H.;Saepuddin juga mengatakan bahwa bahwa kelulusan tahun ini mencapai 100% sehingga kegiatan MPLS saat ini harus menjadi pondasi membentuk siswa yang disiplin dan bertanggung jawab dengan bobot prestasi bisa melebihi tahun sebelumnya.

MPLS ini akan dilaksanakan selama tiga hari, dengan membangun suasana penuh disiplin serta tanggung jawab dengan mengedepankan kebersamaan dan kegembiraan tanpa kekerasan, ucap H. Saepuddin.

Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih serta apresiasinya kepada seluruh tenaga pendidik, Panitia PPDB, Panitia MPLS , Komite Sekolah, peserta didik serta Orang Tua siswa, sehingga semua kegiatan sampai dengan saat ini bisa berjalan lancar dan kondusif.

Terkhusus kami ucapkan terima kasih kepada PJ Gubernur Bey Machmudin, Plh Kadisdik Jabar M. Ade Afriandi serta Kepala KCD Wililayah VI Nonong Winarti, atas segala bimbingan dan arahannya sehingga semua kegiatan bisa berjalan dengan baik dan lancar, pungkas H. Saepuddin.

(Dadan Sambas)

Surat Terbuka GEMPPUR Untuk Pj Gubernur Jabar Tentang Pembiayaan Pendidikan Sekolah Menengah

ZONASIONAL - Pembiayaan pendidikan menengah di Provinsi Jawa Barat sedang mengalami permasalahan diantaranya adanya keengganan menyumbang dari sebagian kalangan masyarakat mampu sebagai akibat adanya kampanye "sekolah gratis" dari gubernur Jawa Barat, namun ironisnya bantuan Biaya Oprasional Pendidikan Daerah (BOPD) untuk SMA dan SMK Negeri mengalami pengurangan tidak sesuai dengan janji Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagaimana Pergub Jabar Nomor 165 tahun 2021 bahwa BOPD per-siswa sebesar Rp.145.000 hingga 160.000 per-bulan untuk SMA dan Rp 150.000 hingga Rp 170.000. per-bulan untuk SMK sebagai pengganti Iuran Bulanan Peserta Didik (IBPD).

Penyaluran BOPD tahun 2023 hanya 7 bulan dan besarannya hanya untuk kebutuhan pokok saja, informasinya untuk tahun 2024 hanya akan dibayarkan hanya 10 bulan. Sementara luran Bulan Peserta Didik Baru (IPDB) yang diperuntukan biaya investasi nyaris tidak ada bahkan adanya larangan sekolah tidak boleh memungut kepada orang tua siswa dengan regulasi yang tidak jelas. Atas kondisi ini sangat berpengaruh kepada siswa dari masyarakat tidak mampu, banyak permasalahan yang dialami oleh siswa dari keluarga tidak mampu masih ada yang diberlakukan kewajiban sama dengan siswa lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa menurut PP 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan pasal 2 menyebutkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dan pasal 55 peserta didik atau orang tua/walinya dapat memberikan sumbangan pendidikan yang sama sekali tidak mengikat kepada satuan pendidikan secara suka rela di luar (kewajiban) yang telah di atur dalam pasal 52.

2. Bahwa berdasarkan Permendikbud Nomor 80 tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal pasal 4 biaya oprasional untuk setiap satuan pendidikan menengah disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat sesuai kewenangannya.

3. Bahwa menurut Perda Jawa Barat No 5 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada pasal 75 peserta didik pada satuan menengah pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus (c) menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban (peserta didik dari keluarga tidak mampu sebagaimana pasal 74 ayat (6)

4. Bahwa menurut Pergub No 165 tahun 2021 tentang BOPD Pasal 2 ayat (5). Masyarakat yang berkemampuan dapat memberikan kontribusi untuk mewujudkan pendidikan yang lebih optimal.

Atas dasar hal tersebut maka kami memohon Pj Gubernur Jawa Barat:

1. Segera dibuatkan regulasi dalam bentuk Pergub yang mengatur tentang pendanaan dari masyarakat kepada satuan pendidikan selama ini hanya ada Pergub yang mengatur komite sekolah.

2. Pelaksanaan program sekolah gratis hanya diterapkan kepada siswa dari masyarakat miskin sementara siswa masyarakat dari keluarga mampu tetap diberlakukan iuran khususnya untuk keperluan biaya investasi sekolah dalam bentuk luran Peserta Didik Baru karena luran Bulanan Peserta Didik (IBPD) sudah diganti oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat.

3. Biaya Oprasional Pendidikan daerah (BOPD) diprioritaskan untuk membiayai penyelengaraan pendidikan bagi siswa dari keluarga tidak mampu.

4. Penyaluran BOPD tahun 2024 harus sesuai dengan Pergub no 165 tahun 2021 yaitu siswa SMA setiap bulan berkisar Rp 145.000 hingga Rp 160.000 dan siswa SMK, setiap bulan berkisar Rp 150.000 hingga Rp 170.000untuk dibayarkan 12 bulan per-tahun.

Bandung, 15 Juli 2024

Gerakan Masyarakat Pemantau Pendidikan Untuk Reformasi (GEMPPUR)

Koordinator: Iwan Hermawan
Sekjen: Dadan Sambas

Aliansi Aktivis Anak Bangsa dan Aktivis Jaringan Anti Korupsi Gelar Uras di Disdik Jabar

ZONASIONAL - Massa yang terdiri dari Aliansi Aktivis Anak Bangsa dan Aktivis Jaringan Anti Korupsi gelar unjuk rasa di Dinas Pendidikan Jawa Barat jalan Rajiman, Jum'at (12/07/2024). Pada kesempatan ini dalam orasinya menyampaikan aspirasi terkait di balik sakitnya anak bangsa korban PPDB seolah menjadi isu pengalihan penyakit di Dinas Pendidikan Jabar terkait dugaan tindakan korupsi, dalam pengadaan serta bantuan yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Seperti yang disampaikan Koordinator Lapangan Agus Satria didampingi Adi Jara bahwa gerakan ini adalah simbol prihatin sakitnya mental anak bangsa yang terkapar sakit akibat permainan PPDB. Ulah para oknum pemegang kebijakan di dinas pendidikan. Dinas Pendidikan Jabar seakan telah mencontohkan sikap egoisme pada masyarakat, perilaku oknum dinas pendidikan seakan mengajarkan tidak baik ke masyarakat.

Dalam pelantikan PPDB 2024 ini dinas pendidikan harus mengevaluasi kondisi daerah, yang menimbulkan kecemburuan di masyarakat. Seolah ada sekatan pada anak bangsa untuk meraih pendidikan, seharusnya untuk kepentingan anak sekolah ada sikap adil dari pemerintah. Akibat kebijakan dalam PPDB yang melebihi aturan, banyak anak yang terganggu mentalnya serta putus asa", tegasnya Adi.

Agus Satria menambahkan bahwa permasalahan ini secepatnya harus di sikapi, agar dilirik oleh Kementerian Pendidikan, PPDB seolah melatih anak bangsa untuk KKN. Apabila hal ini terbukti maka layak dibatalkan karena saat Kick Off PPDB di Gedung Sate Peraturan Gubernur belum ada", ucapnya.

Selain menggugat masalah PPDB, kami juga akan mengundang Polda Jabar dan Kejaksaan untuk dialog dengan Plh dinas pendidikan Jabar. Terkait permasalahan baik dalam PPDB maupun bantuan yang dikelola Dinas Pendidikan Jabar yang didelegasikan oleh kantor cabang dinasnya (KCD). Hal ini berkaitan dengan bantuan keuangan serta pengadaan alat pendidikan.

Kami berharap bisa audensi langsung dengan Plh. Kadisdik serta dihadirkan para kepala KCD, terutama Cirebon, Ciamis. Selain ada pembenahan dan perbaikan sistem PPDB, kami juga berharap APH untuk memeriksa Dinas Pendidikan Jabar terkait bantuan yang sudah direalisasikan 5 terakhir, termasuk pengadaan seperti halnya yang dilakukan Kajari pada ULP Kota Bandung, ujar Satria dalam orasinya.

Pada kesempatan ini perwakilan unjuk rasa diterima oleh perwakilan Disdik Jawa Barat yaitu Kasubag Keuangan Andri Pramana yang mewakili Plh Kadisdik Jabar.

Dengan tegas Agus Satria yang juga pendiri Jaringan Anti Korupsi Nusantara pada kesempatan ini agar Aparat Penegak Hukum (APH) baik Tipikor maupun Kejati Jabar untuk cek random dengan adanya dugaan tindakan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) baik di tingkat satuan pendidikan, maupun kcd-kcd di Jawa Barat termasuk adanya dugaan mafia online yang ikut serta dalam meloloskan cpd dengan data palsu maupun kasus cuci rapor, pungkas Agus Satria.

(Red)

Demo gaduh PPDB Jabar dan Dugaan Adanya Tipikor di Disdik Jabar, LAKI-KBB Dorong KPK Turun Tangan

ZONASIONAL - Demo carut marut PPDB Jabar 2024 mengulangi kegaduhan PPDB Jabar 2023, para pendemo juga mencurigai adanya dugaan tindak pidana korupsi di Disdik Jabar.

Gunawan Rasyid Pemerhati Pendidikan Jawa Barat yang merupakan Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Bandung Barat/LAKI-KBB, Sabtu (13/07/2024), menyatakan kepada wartawan bahwa kegaduhan ini sudah diprediksi sebelum PPDB Jabar 2024 dimulai.

Adanya pembatalan terhadap Calon Peserta Didik/CPD di beberapa sekolah di Jawa Barat yang dianggap telah melakukan pelanggaran dalam proses PPDB Jabar 2024 hanya menyisakan rasa kecewa, kesedihan dan ketidakadilan di masyarakat, ujar Guras sapaan akrab Ketua LAKI KBB.

Disdik Jabar diduga tidak konsisten dalam menindak pelanggaran PPDB, yang menjadi korban hanya masyarakat/CPD sementara Kepala Sekolah, Panitia PPDB tidak terdengar diberikan sanksi walaupun sudah menandatangani pakta integritas, jelas ini tidak adil.

Kami yakin dugaan pelanggaran PPDB ini masiv, hanya saja Disdik Jabar tidak memiliki sistem pengawasan yang teritegrasi, penindakan pembatalan CPD hanya mengandalkan laporan dari masyarakat, kami berani memastikan kalau dilakukan audit investigasi setiap sekolah favorit di setiap Kab/Kota di Jabar pasti akan ditemukan pelanggaran yang sama, ujar Guras.

Munculnya demo masyarakat yang mempersoalkan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi di Disdik Jabar, fokus kinerja LAKI-KBB memang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, kami sendiri sedang mencoba melakukan penyelidikan dan investigasi untuk menemukan bukti awal terhadap dugaan Tipikor yang ada di Disdik Jabar, ucapnya.

Hal yang mencolok terhadap pengadaan barang dan jasa melalui produk kebanggaan LKPP yaitu e katalog, PBJ melalui e-katalog seperti sulit untuk dimanipulasi, padahal kalau pemenangnya sudah terkondisikan, proses PBJ tersebut seolah seperti penunjukan langsung yang nilainya maksimal 200 juta, sementara PBJ melalui e-katalog nilainya puluhan milyar bahkan sampai ratusan milyar.

Bagi kami apalagi KPK RI, jika dilakukan penyelidikan dengan serius, bukan perkara yang susah, jejak digital dengan fasilitas komunikasi apapun sangat mudah untuk dilacak terutama terhadap perusahaan pemenang lelang, PPK , KPA, sementara kita ketahui bahwa Disdik Jabar setiap tahunnya memiliki anggaran yang cukup fantastis, ucapnya.

Carut marut dan kegaduhan PPDB Jabar 2024 hanya bagian kecil salahnya fokus kebijakan anggaran Disdik jabar, seharusnya pembangunan sekolah khususnya SMA dan SMK yang memiliki fasilitas serta SDM yang ideal, sudah lama terbangun di setiap Kecamatan yang memiliki kepadatan Calon Peserta Didik/CPD.

Untuk diketahui LAKI-KBB bergerak berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sebagai bentuk partisipasi dalam mitigasi dan pencegahan tindak pidana korupsi, LAKI-KBB akan membuat surat, mendorong KPK RI dan BPK RI untuk melakukan audit investigasi/forensik terhadap kinerja keuangan di Disdik Jabar, pungkas Guras.

(Dadan Sambas)

Baksos'e Suroboyo Gelar Raker yang Dihadiri Komunitas se-Surabaya

ZONASIONAL - Baksos'e Suroboyo mengadakan Rapat Kerja (Raker) pada hari Minggu (07/07/2024) di Gedung Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas PGRI Adi Buana (UNIPA) Surabaya.

Raker tersebut dihadiri oleh perwakilan dari UNIPA yaitu Wakil Rektor I dan Dekan Fakultas Tekhnik, Prof. Zulkifli Rengkuti dari IKASDASA. Dari Dewan Penasehat Baksose Suroboyo, tampak hadir Ketua Yayasan Muhammad Cheng Hoo Surabaya, H. Abdullah Nurawi, Ketua Komunitas Ngaji Pengusaha Salon Surabaya, H. Hendy Suprayitno. Serta para peserta Raker yang berasal dari belasan komunitas se-Surabaya.

Dalam sambutannya, Wakil Rektor I UNIPA Dr. Hj. Dwi Retnani Srinarwati, M.Si. mengatakan, “Baksose Suroboyo yang ternyata kumpulan berbagai komunitas dengan latar belakang bidang yang bermacam-macam yang bermuara untuk kesejahteraan masyarakat. Ini sejalan dengan UNIPA Surabaya terkait pengabdian masyarakat,”

“Diantara komunitas-komunitas ada yang konsen pada peningkatan kewirausahaan, hal ini sama dengan salah satu bidang yang dikembangkan UNIPA Surabaya untuk meningkatkan kewirausahaan mahasiswa,” imbuhnya.

Sedangkan Ketua Yayasan Haji Muhammad Cheng Hoo Indonesia (YHMCHI), H. Nurawi yang juga Dewan Pembina Baksose Suroboyo. Dalam sambutannya mengapresiasi Baksose Suroboyo yang sanggup mengumpulkan banyak komunitas di bidang sosial, ekonomi pelatihan dan lainnya sehingga membuat energi positif di masyarakat.

“Kami dari YHMCHI mendukung sepenuhnya kegiatan sosial yang dilakukan Baksose Suroboyo, karena sangat bermanfaat bagi masyarakat.” kata H. Nurawi.

Menurut Ketua Baksose Suroboyo, Drs. Bambang Udi Ukoro SH, M.Si. Maksud dari Rapat Kerja Baksose Suroboyo adalah untuk mengajak komunitas Arek – Arek Suroboyo yang tergabung di dalamnya untuk membuat program dan rencana kegiatan secara berkelanjutan, baik secara mandiri maupun dengan kolaborasi, guna melaksanakan kegiatan bersama-sama. Sehingga ke depan, Baksose Suroboyo lebih maju dan semakin bermanfaat bagi masyarakat.

“Baksose Suroboyo tidak hanya membantu warga Surabaya saja tapi seluruh Indonesia. . Baksos’ e Suroboyo diharapkan makin kongkrit, berkontribusi kepada masyarakat, tidak hanya sosial tapi juga edukasi dan ekonomi. Oleh karenanya kami membentuk tim yang solid, berdaya dan bermanfaat bagi masyarakat luas,” kata Bambang.

Di tengah kegiatan raker, diselipkan acara potong tumpeng sebagai peringatan Hari Kelahiran Baksose Suroboyo yang ke – 7. Dalam pemotongan tumpeng tersebut, Bambang menyerahkan potongan tumpeng kepada Wakil Rektor I UNIPA Menanggal Dr. Hj. Dwi Retnani Srinarwati, M.Si., Prof. Zulkifli Rengkuti, dan Dewan Penasehat Baksose, H. Nurawi.

Kemudian para komunitas juga diberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri. Adapun komunitas tersebut antara lain : Ikasdas (Alumni SMPN 10 Surabaya), Markas UKM (komunitas UMKM), Armornesia (Wadah para mentor, trainer, coach wirausaha), Bikers FKPPI Motherland (BFM), Surabaya Digital City (SDC), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Bengkel Lakune Arek Suroboyo (BLAS), Grebeg Kampung, Komunitas Muda Mudi Surabaya (KMS), Workout Center Surabaya (WCS), Diginesia dan Lorong Edukasi.

Setelah perkenalan komunitas, acara pemaparan materi antara lain oleh Bambang Ketua Baksose Suroboyo sendiri, Koko Mahargyo dari Armornesia dan Fenny Susanti kelompok MUA Markas UKM.

Acara terakhir diadakan diskusi kelompok, dimana para peserta dibagi menjadi 6 kelompok yang mewakili 6 unit kerja Baksose Suroboyo. Dimana diskusi tersebut membahas program kerja ke depan sehingga giat Baksose nantinya bisa berkelanjutan dan semakin memberikan manfaat pada masyarakat luas.

(Red)