Wadah Driver Ojek Online Single Fighter Adakan Giat Silaturahmi Dengan Dit Intelkam Polda Jabar

ZONASIONAL - Kegiatan Jambore Nasional tersebut adalah untuk merayakan Anniversary ke 6 Wadah Ojol Single Fighter Indonesia (SFI) sekaligus silahturami dengan Direktorat Intelkam Polda Jabar untuk mewujudkan pelaksanaan Pilkada Jabar yang aman dan kondusif.

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh wadah Ojol Single Fighter Indonesia yang diketuai oleh Sdr. Fajar Harimata dengan dihadiri oleh :

1. Kasubdit 2 Dit Intelkam Polda Jabar AKBP Drs. Mohamad Tatang, M.Si beserta tim.

2. Member/anggota serta perwakilan Wadah Ojol Single Fighter Indonesia se-Indonesi yang terdiri dari 50 Selter dari beberapa wilayah yaitu :
   a. Wilayah DKI Jakarta
   b. Wilayah Banten
   c. Wilayah Jawa Barat
   d. Wilayah Jawa Timur

3. Beberapa Komunitas Ojol Jawa Barat yaitu :
   a. Komunitas Laskar Sasaji
   b. Poros Jabar
   c. Bandung Ngahiji
   d. Baraya Batim Baikers (BBB)
   e. Girla Squad Bandung (GSB)
   f. BOST Jatinangor

4. Perwakilan Aplikator Gojek Sdr. Tomi.

5. Perwakilan Komunitas Ojol se-Jabodetabek dan Jabar dengan jumlah yang hadir ±500 orang.

Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan solidaritas antar member Single Fighter Indonesia dan saling bekerja sama dalam menjaga kondusifitas jalanya Pilkada Jawa Barat yang aman dan Kondusif.***

AKSPI Gelar Rapat Koordinasi Berkaitan Dengan Penyamaan Persepsi Tentang Penggalangan Dana

ZONASIONAL - Asosiasi Komite Satuan Pendidikan se Indonesia ( AKSPI) gelar rapat kordinasi berkaitan dengan penyamaan persepsi tentang penggalangan dana dalam mewujudkan pendidikan bermutu di Jawa Barat di Aula Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) jl. Diponegoro no 12 Bandung, Senin (07/10/2024).

Hadir dalam rapat kordinasi AKSPI ini antara lain Inspektur Jenderal Kemendikbudristek Dr. Chatarina Muliana, S.H., S.E., M.H., Sekdisdik Jawa Barat Dr. Deden Saeful Hidayat, S Pd., M.Pd., Kepala BBGP Muhammad Hartono, Dewan Pendidikan Jawa Barat Dr. Teguh Wahyudi, M.Pd., Guru Besar dan Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Indonesia., Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.H., S.IP., S.A.P., S.Pd., M.Si., M.H., CPM., MKKS SMK Kota Bandung, perwakilan Ketua Komite se Jawa Barat, dengan moderator Rektos Uninus Prof. Dr. H. Endang Komara, M.Pd.

Ketua Umum AKSPI Bambang Haryono sekaligus membuka acara rakor, bahwa kegiatan ini dilaksanakan guna menyamakan persepsi baik dari historis, substantif dari regulasi yang ada dalam pendidikan.
Terima kasih juga kepada kepala Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) yang telah memfasilitasi kegiatan AKSPI. Persepsi dalam kedudukan komite antar satu sekolah kadang berbeda, dan perbedaan itu dapat disatukan dalam wadah AKSPI. Komite sekolah menjadi peran utama dalam ikut serta meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di satuan pendidikan.

Kepala Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Provinsi Jawa Barat Muhammad Hartono dalam sambutannya, bahwa BBGP lahir tahun 2022 guna memberikan layanan yang lebih dekat dengan guru dan tenaga kependidikan di Jawa Barat, selain itu guna meningkatkan dan pengembangan guru serta tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, calon pengawas. Berdasarkan data satuan pendidikan di Jawa Barat
Ada indikator dalam transformasi pendidikan di antaranya :

- Satuan pendidikan berpihak pada tumbuh kembang murid
- satuan pendidikan menjalin kemitraan dengan orang tua/wali
- satuan pendidikan menciptakan lingkungan aman, nyaman dan menyenangkan

Sekdisdik Provinsi Jawa Barat Dr. Deden Saepul Hidayat, S.Pd., M.Pd., dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada AKSPI bahwa kegiatan ini membuktikan kepedulian dalam usaha ikut serta meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. Persoalan sekolah sangat luar biasa dengan total lebih kurang 8000 SMA/SMK/SLB di Jawa Barat baik negeri maupun swasta.

Kehadiran komite sekolah sebagai bagian penting dan sangat strategis dalam satuan pendidikan. Dan kebijakan di Jabar partisipasi masyarakat harus diraih sebanyak-banyaknya dan disamakan persepsinya. Berdasarkan pergub terkait BOPD bahwa sekolah negeri SMA dan SMK tidak boleh ada iuran dan partisipasi masyarakat harus bersifat sumbangan sukarela. BOPD yang dikucurkan masih jauh dari cukup karena 88 persen untuk membayar honor guru non pns.

Dr. Chatarina Muliana, S.H., S.E., M.H., pada rakor ini memaparkan strategi kajian filosofis, historis, dan substantif tentang Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 dalam penguatan tupoksi komite sekolah. Komite sekolah sebagai lembaga independent yang membantu dalam peningkatan mutu layanan pendidikan.

Fahami 8 standar nasional sebagai dasar pijakan bagi komite sekolah. Kolaborasi dan gotong royong sebagai pelengkap yang memiliki peranan penting, komite sekolah yang memiliki kedudukan setara dengan kepala sekolah.
Gotong royong, semuanya harus berdasar pada Mandiri, Profesional, Akuntabel, dan Demokratis.

Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.H., S.I.P., S.A.P., S.Pd., M.Si., M.H., CPM., memaparkan kajian implementatif sumbangan dan pungutan pendidikan.

Anggota Dewan Pendidikan Jawa Barat Dr. Teguh Wahyudi, M.Pd., menyampaikan bahasan evaluasi peraturan gubernur Jawa Barat 165 tahun 2021, BOPD/BOS, Pergub Jawa Barat 97 tentang Komite Sekolah dan standart biaya operasional non personal (SPNOP).

Acara rapat kordinasi AKSPI diisi dengan tanya jawab antara peserta dengan nara sumber serta penyerahan plakat dari AKSPI kepada para nara sumber, serta sosialisasi terbentuknya kepengurusan AKSPI Jawa Barat yang diketuai oleh Prof. Dr. Cartono ketua komite SMAN 22 Bandung dengan sekretaris Drs. Nandang Saptari, M.Pd., ketua komite SMKN 2 Bandung .*

Giat Jalan Santai, Wisata Sejarah dan Galang Donasi Warnai Rangkaian Acara Anniversary ke-3 Komunitas Bagasi

ZONASIONAL - Komunitas Bagasi merayakan hari jadinya yang ke-3 dengan mengadakan kegiatan jalan santai dan wisata sejarah, serta menggalang donasi bagi korban gempa di Kertasari, Kabupaten Bandung. Acara yang dihadiri berbagai komunitas, mahasiswa dari universitas setempat, wirausahawan, wiraswasta, hingga aktivis kebangsaan ini berlangsung meriah pada Sabtu pagi, dengan titik kumpul di Gedung Indonesia Menggugat (GIM)

Rangkaian Acara dan Rute Jalan Santai

Acara dimulai dengan jalan santai yang mengambil rute bersejarah dari GIM - Braga - Asia Afrika - Banceuy - Perintis Kemerdekaan - kembali ke GIM. Selama perjalanan, peserta diajak untuk menelusuri jejak sejarah di kawasan Kota Tua Bandung, termasuk bangunan-bangunan bersejarah di Jalan Braga dan Jalan Asia Afrika, yang menjadi simbol perjuangan bangsa.

Selain itu, para peserta juga mengikuti sesi edukasi singkat tentang sejarah tempat-tempat yang dilalui, di mana pemandu lokal memberikan penjelasan mengenai peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di sepanjang rute tersebut.

Donasi untuk Korban Gempa Kertasari

Dalam rangkaian acara ini, Bagasi juga menggalang donasi untuk membantu korban gempa yang melanda Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Para peserta dan komunitas yang hadir turut berpartisipasi dalam penggalangan dana tersebut, yang nantinya akan disalurkan langsung kepada mereka yang terdampak.

Menurut Ajril, selaku penanggung jawab acara, kegiatan donasi ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat Kertasari yang terdampak gempa. "Kegiatan ini adalah bentuk solidaritas kami terhadap saudara-saudara yang sedang menghadapi musibah. Semoga bisa memberikan manfaat bagi mereka," ungkapnya.

Antusiasme Peserta

Ketua pelaksana acara, Agam Ramdan, menyatakan bahwa antusiasme para peserta sangat tinggi. "Kami sangat senang dengan kehadiran berbagai komunitas dan individu dari latar belakang yang beragam. Ini menunjukkan bahwa Bagasi telah menjadi wadah yang inklusif dan bermanfaat bagi banyak pihak," jelasnya.

Harapan ke Depan

Dalam peringatan ulang tahun yang ke-3 ini, Bagasi berharap dapat terus berkembang dan memperluas jangkauan informasi serta menjadi mitra yang solid bagi berbagai lembaga, instansi, maupun komunitas.

"Ke depannya, kami ingin Bagasi bisa menjadi media informasi yang tidak hanya terupdate dan bermanfaat, tapi juga meluas hingga ke seluruh Nusantara. Kami juga berharap bisa berkolaborasi dengan lebih banyak pihak untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat," tutup Agam.

Dengan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial, kegiatan Anniversary ke-3 Bagasi ini sukses terlaksana, menjadi momen refleksi sekaligus memperkuat ikatan antara komunitas dan masyarakat luas.*

Baksos'e Suroboyo Bekerja Sama Dengan Bank BJB Cabang Darmo Surabaya Menggelar Kegiatan Aksi Sosial

ZONASIONAL - Baksos'e Suroboyo bekerja sama dengan Bank Jawa Barat (BJB) Cabang Darmo Surabaya menggelar kegiatan aksi sosial yang mencakup donor darah, UMKM, dan senam stik, Minggu, (15/09/2024).

Ketua Baksos'e Suroboyo, Bambang Udi Ukoro mengatakan, Baksos'e Suroboyo bekerja sama dengan Bank Jawa Barat (BJb) Cabang Darmo Surabaya mengadakan kegiatan aksi sosial yang mencakup donor darah, UMKM, dan dimeriahkan senam stik.

"Acara ini mendapatkan antusiasme yang tinggi dari masyarakat, terutama dalam pelaksanaan donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis yang disediakan oleh Universitas Adi Buana, serta dukungan dari berbagai komunitas yang tergabung dalam "Baksos'e Suroboyo ," ungkap Bambang Udi Ukoro.

Selain itu, acara ini juga dimeriahkan oleh partisipasi 20 UMKM yang ikut meramaikan kegiatan sosial ini. Hal ini terlaksana berkat kerja sama dan dukungan dari Bank BJb Cabang Darmo serta rekan-rekan yang tergabung dalam "Baksos'e Suroboyo".

“Lokasi di depan Taman Bungkul dipilih karena strategis, menjadi pusat aktivitas masyarakat saat Car Free Day. Antusiasme masyarakat sangat tinggi, tanpa perlu banyak undangan, karena mereka sudah terbiasa beraktivitas dihari Minggu pada area tersebut,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa Bank BJb Cabang Darmo diperkenalkan kepada khalayak sebagai lembaga yang memiliki kegiatan sosial dan dapat bekerja sama dengan Baksos'e Suroboyo," imbuh Bambang Udi Ukoro.

Sementara itu, Salim, ketua pelaksana kegiatan bakti sosial ini menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi dan sinergi antara UMKM, Baksos'e Suroboyo, serta Bank BJB Cabang Darmo.

"Alhamdulillah, acara ini terselenggara meskipun pertemuannya sangat singkat, tapi Baksos'e Suroboyo sudah terbiasa," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa sejak pukul 5.30 WIB, PMI sudah bersiap, dan kegiatan berjalan lancar.

"UMKM juga bisa berjualan, dan saya selaku Pembina UMKM mengucapkan terima kasih kepada Baksos'e Suroboyo dan Bank BJb Cabang Darmo yang bisa hadir," pungkasnya.

Ari Kurniawan selaku Manager Operasional Bank BJB Cabang Darmo mengatakan, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada' Baksos'e Suroboyo' yang selama ini telah bekerja sama, terutama setelah cukup lama vakum karena pandemi COVID-19.

"Semoga ke depannya acara seperti ini bisa lebih baik, lebih bergairah, serta semakin bersinergi. Harapan kami, Bank BJB juga semakin dikenal dan dapat terus berkontribusi dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat," ungkapnya.

(Dadan Sambas)

FSGI Catat Ada 8 Kasus Kekerasan Seksual yang Terjadi di Lembaga Pendidikan

ZONASIONAL - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat ada 8 kasus kekerasan seksual (KS) yang terjadi di lembaga pendidikan, terhitung Januari sampai Agustus 2024, artinya setiap bulan setidaknya ada 1 kasus kekerasan seksual yang terjadi di Lembaga Pendidikan.

Tercatat bahwa dari 8 kasus KS, 62,5% atau 5 kasus terjadi di Lembaga Pendidikan di bawah Kementerian Agama dan 3 kasus terjadi di satuan pendidikan berasrama. Sedangkan 37.5% kasus terjadi di satuan pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Agama. Adapun 62,5% kasus terjadi jenjang pendidikan SMP/MTs/Ponpes dan 37,5% kasus KS terjadi di jenjang pendidikan SD/MI.

Dari 8 kasus KS yang semua dalam proses hukum, ada 11 pelaku dengan korban mencapai 101 anak di bawah umur. Adapun korban KS di satuan pendidikan, ternyata anak laki-laki lebih banyak daripada anak perempuan, dari 101 korban, 69% anak laki-laki dan 31% anak perempuan. Adapun pelaku KS 72% adalah guru laki-laki dan 28% murid laki-laki.

Sedangkan wilayah kejadian KS terdiri dari 8 kabupaten/kota di 6 provinsi, yaitu kota Jogjakarta dan kabupaten Gunung kidul (DIY), kabupaten Gorontalo (Gorontalo), kota Palembang (Sumatera Selatan), kabupaten Bojonegoro dan Gresik (Jawa Timur), Kabupaten Agam (Sumatera Barat), dan kabupaten Karawang (Jawa Barat).

Kasus Kekerasan Seksual Di Satuan Pendidikan Berasrama

Dalam catatan FSGI sepanjang 2024, kasus kekerasan di lembaga pendidikan berasrama kembali terjadi di sekolah berasrama. Kali ini terjadi di 3 Pondok pesantren, yaitu sebagai berikut:

(1) Pondok Pesantren MTI di kabupaten Agam (Sumatera Barat) dengan anak korban mencapai 40 satri dan pelaku 2 oknum pendidik, salah satunya pengasuh asrama. Modusnya, anak korban dipanggil ke kamar pelaku untuk memijat yang kemudian anak korban di cabuli.

(2) Pondok Pesantren AI di kabupaten Karawang (Jawa Barat) dengan anak korban mencapai 20 santriwati dan pelaku adalah pengasuh/guru . Modusnya adalah memberi sanksi santriwati dengan membuka pakaian dan diraba payudaranya saat sedang mengaji. Seharusnya, pendisiplinan dilakukan oleh Guru perempuan/ustadzah jika satriwati dan sanksi harusnya yang mendidik bukan merendahkan dan melecehkan. Pelaku sempat memberikan klarifikasi di media bahwa tidak ada kekerasan seksual di lembaga pendidikannya, namun setelah itu pelaku malah buron, kemungkinan pelaku melarikan diri setelah tahu ada pelaporan ke pihak kepolisian.

(3) Pondok Pesantren di Dukun, Kabupaten Gresik (Jawa Timur) dengan 1 anak korban yang merupakan santriwati di Ponpes tersebut yang dititipkan pemerintah daerah untuk melanjutkan pendidikan setelah mengalami kekerasan seksual dari tetangganya tahun 2021 ketika berusia 13 tahun. Namun, saat dititipkan di Ponpes ini diduga kuat malah mendapatkan kekerasan seksual dari Pelaku yang merupakan Kyai yang juga pendidik di Ponpes tersebut. Kasus dalam proses penyelidikan oleh kepolisian.

Rekomendasi

1. FSGI mengecam tindak kekerasan seksual pada anak yang terjadi di lembaga pendidikan;

2. FSGI mendukung kepolisian memperoses kasus kasus kekerasan seksual terhadap anak dan mengingatkan penggunaan UU Perlindungan Anak. Ketika pelaku adalah guru/pendidik/pengasuh maka hukuman dapat diperberat 1/3 karena pendidik merupakan orang terdekat korban. Pelaku hatus dihukum maksimal atau seberat beratnya sesuai peraturan perundangan. Korban juga dipastikan mendapatkan hak pemulihan psikologi serta restitusi;

3. FSGI mendorong Kementerian Agama bertindak tegas terhadap satuan Pendidikan di bawah kewenangannya sesuai peraturan perundangan. Jangan berhenti disitu saja, Kemenang harus segera mengevaluasi satuan pendidikan tersebut. Juga memastikan anak-anak terlindungi, dan terpenuhi hak atas pendidikannya, juga pemulihan psikologinya. Harus difasilitasi dicarikan satuan Pendidikan lain ketika korban hendak pindah/mutasikarena trauma;

4. FSGI mendorong Kemenag segera mensosialisasikan secara masif Peraturan Mentera Agama No 73/2022tentang pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama. Aturan yang bagus, jika tak dipahami maka tidak dapat diimplementasikan. Salah satu hal penting yang harus diimplementasikan adalah penyediaan kanal pengaduan daring dan luring yang mampu melindungi korban dan saksi.*

Jakarta, 10 Agustus 2024
Heru Purnomo (Sekjen FSGI)
Retno Listyarti (Ketua Dewan Pakar FSGI)

LAKI-KBB Pertanyakan Biaya Pengelolaan IPAL TPK Sarimukti 900JT/bulan, Diduga Terjadi Kebocoran

ZONASIONAL - Polemik carut marut penanganan sampah di TPK Sarimukti yang mengakibatkan masalah serius rusaknya kualitas air di Waduk Cirata, mulai mendapatkan reaksi keras dari Komunitas Keramba Jaring Apung/KJA yang selalu disudutkan dan Masyarakat Bandung Barat.

Minggu 4 Agustus 2024, Laskar Anti Korupsi Indonesia/LAKI-KBB bersama pengurus Kecamatan Cipatat, Cipeundeuy dan Ngamprah didampingi Penggiat Lingkungan Wahyu Dharmawan dan Ketua KJA Asep melakukan investigasi di lokasi pengelolaan IPAL TPK Sarimukti.

Kemarahan masyarakat dan KJA terpicu oleh pernyataan ilmiah peneliti IPB Prof Etti Riana terhadap hasil tes baku mutu air lindi TPK Sarimukti yang dilakukan Walhi Jawa Barat di mana hasilnya terdapat 18 kandungan B3 yang sangat berbahaya yang dapat mengakibatkan Canser dan perubahan genetik terhadap biota yang ada di Waduk Cirata.

Kemudian juga adanya pernyataan Kadis LH Jabar Prima Mayaningtyas dalam siaran TV Nasional bahwa biaya pengelolaan IPAL TPK Sarimukti mencapai 900jt/bulan, ini sangat mencurigakan dibandingkan fakta di lapangan saat LAKI-KBB melakukan investigasi dan ini patut diduga terjadi tindak pidana korupsi.

Selanjutnya wartawan bertanya kepada Gunawan Rasyid Ketua LAKI KBB didampingi pengurus Kecamatan Bobi, Yunus Ajeh dan Ade Black, apa saja yang ditemukan pasca melakukan investigasi di TPK Sarimukti, beliau mengatakan banyak temuan signifikan yang berdampak terhadap kerugian lingkungan termasuk kerugian yang dialami masyarakat Bandung Barat.

Temuan yang menonjol antara lain:
1. Badan sungai Cipanauan yang langsung bermuara di Waduk cirata tanpa IPAL tertutup sampah dan sudah tercemar air lindi.
2. Air yang keluar dari outpal yang mengalir di sungai Cilimus/Cipicung masih berbusa dan berwarna gelap.
3. Adanya instrumen IPAL yang nonaktif dengan alasan mati listrik sehingga kemungkinan air lindi tanpa proses IPAL terbuang ke badan sungai.
4. Hasil revitalisasi IPAL tahun 2021 akhir senilai 9 milyar, terlihat kolam stabilisasi berantakan, jalan penunjang yang baru di cor kelihatan miring dan patah.
5. Timbangan di TPK sudah lama tidak ada, bisa terjadi kelebihan atau kekurangan bayar.
6. Berdasarkan kebijakan, sampah yang dibuang ke TPK Sarimukti berupa Redidu, tapi fakta semua jenis sampah masuk.
7. Terdapat isu yang berkembang di masyarakat ada oknum yang membuang limbah B3 dari luar KBB bahkan dari luar negeri di seputaran TPK Sarimukti.

Karena ini merupakan masalah yang sangat serius, LAKI-KBB berharap PJ Gubernur Bey Machmudin segera melakukan tindakan cepat melakukan langkah antisipasi, termasuk mengevaluasi personil yang ada di Dinas LH, PTSR Dinas LH dan TPK Sarimukti.

KLHK sebagai pemilik lahan segera melakukan audit forensik terhadap kerugian dampak lingkungan akibat ketidak profesionalan pengelolaan TPK Sarimukti yang dirasakan juga kerugianya di masyarakat dan ini di mungkinkan akan melebihi nilai kerugian kasus korupsi galian tambang timah di Bangka Belitung senilai 271 triliun.

Untuk menuntaskan masalah nasional ini, Aparat Penegak Hukum, KPK dan BPK dapat melakukan langkah antisipasi dengan melakukan audit investigasi terhadap pengelolaan sampah di TPK Sarimukti untuk menuntaskan masalah ini dan apabila ditemukan dugaan tindak pidana dengan bukti permulaan yang cukup, segera lakukan proses hukum yang transparan dan akuntabel.

Kami pun sedang melakukan analisis terhadap temuan hasil investigasi, apabila ditemukan dua bukti permulaan yang cukup, secepatnya akan kami laporkan ke KPK RI, pungkas Gunawan Rasyid.***