Nadiem Makarim Membuka Sekolah Jurnalisme Indonesia Angkatan 1

ZONASIONAL - Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Nadiem Makarim membuka Sekolah Jurnalisme Indonesia Angkatan 1 di Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat (Jabar) di Jalan Wartawan, Kota Bandung, Selasa (6/2/2024).

Mas Menteri mengatakan, peran jurnalis hari ini sama pentingnya seperti guru. "Malah dampaknya lebih besar. Sebab, berita yang ditulis akan dibaca oleh jutaan mahasiswa, masyarakat," katanya.

Sehingga, ia menegaskan, peran jurnalis bukan hanya menulis berita, tapi juga memberi edukasi untuk masyarakat. Sebab, jurnalisme senapas dengan program Merdeka Belajar. Yakni, berpikir kritis dan mampu menganalisis serta menyajikan informasi dengan matang.

Pembukaan tersebut juga dihadiri oleh Pj. Gubernur Jabar, Bey Machmudin dan Kepala Dinas Pendidikan Jabar, Wahyu Mijaya.

(Mang Sambas)

Program Suplementasi TTD Rematri di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

ZONASIONAL - Pelaksanaan program Suplementasi TTD Rematri di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023, bekerjasama dengan Nutrition  International 

(NI) melaksanakan program kolaborasi multi sektor sebagai strategi percepatan penurunan prevalensi stunting implementasi Program Nasional Pencegahan dan Pengendalian Anemia Gizi Besi bagi remaja yang telah dilaksanakan di tahun 2023, bertempat di Hotel Tebu Kota Bandung Jalan Riau REE Martadinata No 62 Kota Bandung, 24 - 26 Januari 2024. 

Review Tahun Pelaksanaan Program Suplementasi TTD Rematri Jawa Barat tahun 2023 diikuti oleh perwakilan Disdik Jawa Barat, Kanwil Kemenag Jawa Barat, Dinkes Jawa Barat, Bagian Kesra/Kesos Sekda dari Kabupaten Bogor, Kabupaten Subang, Kota Bekasi, Disdik Kota Cimahi, Disdik Kabupaten Sukabumi, Disdik Kabupaten Indramayu, Disdik Kabupaten Karawang, Disdik Kabupaten Bekasi, Disdik Kabupaten Pangandaran. Kanwil Kemenag Kabupaten Cianjur, Kanwil Kemenag Kabupaten Garut, Kanwil Kemenag Kabupaten Tasikmalaya, Kanwil Kemenag kabupaten Cirebon, Kanwil Kemenag Kota Bandung, Kanwil Kemenag Kota Cirebon. Perwakilan Puskesmas Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sumedang, Kota Tasikmalaya. Perwakilan sekolah/madrasah dari Kabupaten Majalengka, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung Barat, Kota Sukabumi, Kota Bogor, Kota Depok dan Kota Banjar.

Nutrition International (NI) telah mendukung Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam melaksanakan program pencegahan anemia pada remaja putri dengan suplementasi Tablet Tambah Darah (TTD) mingguan dan intervensi gizi remaja bagi remaja putri yang bersekolah sejak 2015. Program TTD Rematri di Indonesia merupakan intervensi multisektoral melalui Program Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M), yang melibatkan empat kementerian: Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri. NI kini melanjutkan dukungannya untuk memperluas dan mereplikasi elemen-elemen kunci kesuksesan pelaksanaan program suplementasi TTD Rematri di provinsi Jawa Barat.

Pada tahun 2022, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan NI dan beberapa mitra lainnya menyelenggarakan kegiatan Gebyar Kampanye Gizi Seimbang dan Minum TTD bertemakan GEMAZ (Generasi Emas Bebas Anemia dan Zero New Stunting) tingkat provinsi yang meraih Rekor MURI (Museum Rekor Indonesia) dalam pemecahan Minum TTD Serentak Terbanyak se-Indonesia mengingat sebanyak 1,4 juta remaja putri yang telah mengonsumsi TTD pada kegiatan tersebut. Angka tersebut menjadi perhatian khusus bagi Provinsi Jawa Barat untuk dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan agar kasus anemia di Jawa Barat dapat teratasi.

Menindaklanjuti kegiatan tersebut, Provinsi Jawa Barat bersama NI kembali mengusung inovasi kegiatan berupa SOBAT GEMAZ (Superhero Jawa Barat untuk GEMAZ) dalam upaya peningkatan peran serta remaja atau duta untuk mengatasi anemia dan stunting. NI bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan Dinas. Kesehatan di Provinsi Jawa Barat mendampingi pelaksanaan program peningkatan gizi dan kesehatan remaja tersebut mulai dari perencanaan, memastikan ketersediaan tablet, distribusi, monitoring konsumsi, pencatatan dan pelaporan serta supervisi kegiatan dan meningkatkan kapasitas guru, TPG, petugas AUSREM sesuai kebutuhan di Sekolah, Puskesmas Dinkes Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.

Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program suplementasi TTD rematri, praktik baik serta tantangan yang dialami oleh pelaksana program di Jawa Barat, Nutrition International bersama Dinkes Provinsi Jawa Barat  melaksanakan kegiatan "Pertemuan Review Tahunan Pelaksanaan Program Suplementasi TTD Rematri di Provinsi Jawa Barat.

Adapun tujuan Pertemuan Review Program Pemberian TTD Rematri Tahun 2023 di Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut:

- Peserta pertemuan mengetahui kemajuan pelaksanaan program TTD rematri, praktik baik, kesenjangan dan tantangan dalam pelaksanaan program di tingkat sekolah/madrasah, Puskesmas, Kabupaten dan Kota teridentifikasi, disampaikan dalam pertemuan untuk didiskusikan dengan semua peserta.

- Peserta pertemuan mengetahui update terkait strategi pemanfaatan Aplikasi CERIA dan materi Komunikasi Antar Pribadi untuk program TTD Rematri Rencana aksi perbaikan didiskusikan dan disusun oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan kabupaten/kota untuk dilaksanakan tahun 2024 oleh semua tingkatan (sekolah, puskesmas, kabupaten/kota serta provinsi).

- Guna memperkuat kolaborasi antar stake holder 

- Menyelaraskan  program sekolah yang bersinergis dengan aplikasi penerapan kurikulum merdeka

Acara Review Program Pemberian TTD Rematri Tahun 2023 Provinsi Jawa Barat menampilkan Nara Sumber dan Fasilitator dari Dinkes Provinsi Jawa Barat, Fasilitator KAP, Biro Kesra Sekda Provinsi Jawa Barat, Nutrition Internasional, Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis, Sekolah/Madrasah terpilih di Kabupaten Ciamis, dan diisi dengan sesi diskusi serta tanya jawab.

(Mang Sambas)

Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Dengan Paradigma Indonesia Sentris

TRANSPORTASI

  Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat. Proyek prioritas yang dibangun dengan nilai investasi Rp18,9 triliun. ANTARA FOTO

Sebanyak 264 pelabuhan di seluruh Indonesia telah mengimplementasikan Inaportnet. Upaya transformasi dari layanan manual ke digital ini akan berdampak pada efisiensi dan penurunan biaya logistik.

Pembangunan infrastruktur transportasi yang merata di seluruh Indonesia menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi. Selama sembilan tahun, pemerintahan Presiden RI Joko Widodo membangun dengan paradigma Indonesia Sentris. Percepatan proyek infrastruktur transportasi yang massif dan terintegrasi diyakini mampu meningkatkan daya saing produk-produk, khususnya yang berada di sentra-sentra produksi yang tersebar luas di wilayah Indonesia, juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, yang akhirnya juga dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional.

Pembangunan sektor transportasi yang massif juga meningkatkan kinerja ekonomi, meningkatkan efisiensi ongkos logistik. Berdasarkan data Bappenas, Kemenko Perekonomian, dan Badan Pusat Statistik (BPS), biaya logistik nasional saat ini sebesar 14,29 persen dari produk domestik bruto (PDB). Dalam 10 tahun ke depan, biaya itu diharapkan akan dapat diturunkan hingga berada di kisaran 10 persen dari PDB. Pada 2045 diharapkan turun jadi 8 persen.

Adapun peran pemerintah lewat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam mendukung biaya logistik yang kompetitif, yaitu menyiapkan pelabuhan laut agar memenuhi ketentuan National Logistic Ecosystem (NLE). Standar ini ditetapkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kemenhub telah memastikan 46 pelabuhan di Indonesia telah memenuhi ketentuan untuk mendukung NLE.  Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dan Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat menjadi percontohan dari sistem tersebut.

Selain itu, sebanyak 264 pelabuhan di seluruh Indonesia telah mengimplementasikan Inaportnet. Upaya transformasi dari layanan manual ke digital ini akan berdampak pada efisiensi dan penurunan biaya logistik.

Salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dapat menyeimbangkan arus logistik antara wilayah Barat, Tengah, dan Timur Indonesia adalah Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat.

“Kami membangun infrastruktur transportasi laut seperti Pelabuhan Patimban, dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berparadigma Indonesia Sentris atau merata ke seluruh wilayah,” ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Minggu (24/12/2023).

Pelabuhan Patimban merupakan proyek prioritas yang dibangun dengan nilai investasi Rp18,9 triliun. Kehadirannya diharapkan dapat meningkatkan daya saing logistik nasional, yang dapat mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045 yang diusung oleh Presiden Joko Widodo.

Mimpinya adalah Pelabuhan Patimban akan menjadi pelabuhan internasional bersama dengan Pelabuhan Tanjung Priok yang menjadi bagian dari rantai pasok global.

Untuk itu, pemerintah terus mengupayakan pengembangan Pelabuhan Patimban dapat berfungsi secara optimal. Beberapa upaya yang dilakukan, yaitu melakukan peningkatan kapasitas terminal, membangun akses jalan, serta membangun ekosistem di sekitar kawasan pelabuhan. Salah satunya mengintegrasikan tol Trans Jawa ruas Cikopo-Palimanan ke akses masuk pelabuhan Patimban.

Pemerintah menargetkan pembangunan tahap 1-2 yang dilakukan sejak 2022 dapat rampung 2025. Adapun anggaran yang dihabiskan untuk proyek ini sebanyak Rp9,5 triliun yang berasal dari pinjaman Japan International Cooperation Agency (JICA).

Untuk itu, pemerintah terus menyelesaikan pengembangan Pelabuhan Patimban fase 1 seperti terminal peti kemas yang memiliki kapasitas 250.000 TEUs. Pelabuhan Patimban kini mulai beroperasi terutama untuk tahap 1-1, yaitu pada terminal kendaraan yang melayani kegiatan ekspor impor kendaraan dan domestik. Pada 2021, terminal kendaraan di Pelabuhan ini mampu menampung 218.000 unit per tahun.

Saat ini sedang berlangsung tahap konstruksi pembangunan fase 2 yang akan meningkatkan kapasitas terminal kendaraan menjadi 600.000 unit CBU dan terminal peti kemas mencapai 3,75 juta TEUs (unit kargo setara duapuluh kaki).

Moda Kereta Api

Satu hal, di samping transportasi laut, Kemenhub juga konsisten mendorong pembangunan infrastruktur perkeretaapian. Dari berbagai infrastruktur perkeretaapian yang telah dibangun dua di antaranya merupakan PSN, yaitu LRT Sumsel di Kota Palembang dan Kereta Api Makassar – Parepare rute Maros – Barru.

“Angkutan massal kereta api adalah angkutan masa depan. Setiap kota seyogiyanya memiliki moda transportasi massal untuk mengurangi kemacetan,” jelas Menhub Budi Karya Sumadi.

LRT Sumsel di Kota Palembang yang mulai beroperasi sejak 2018, saat ini sudah menjadi moda transportasi yang diandalkan masyarakat di Kota Palembang dan sekitarnya. Proyek dengan nilai investasi Rp12,5 triliun tersebut mengalami peningkatan penumpang rata-rata sebesar 31 persen tiap tahun. Perfomanya pada 2023  sudah mencapai 3.712.254 penumpang dengan rata-rata jumlah penumpang 10.983 orang per hari.

Untuk semakin memudahkan masyarakat mengakses LRT, Kemenhub bersama Pemerintah Kota Palembang menghadirkan layanan angkutan penumpang (feeder). Saat ini, tersedia tujuh koridor feeder di mana dua di antaranya disediakan oleh Pemerintah Kota yang mengakomodir sampai ke komplek perumahan untuk mempermudah akses masyarakat menuju LRT Sumsel.

Selanjutnya, proyek kedua yaitu Kereta Api Makassar-Pare-Pare, dengan nilai investasi pembangunan proyek KA Makassar-Parepare berjumlah Rp9,28 triliun, yang berasal dari APBN, pembiayaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta pengadaan tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan APBD.

Adapun jalur yang sudah terbangun saat ini yakni sekitar lebih dari 110 km, terbentang dari Kabupaten Maros hingga perbatasan Kabupaten Barru melewati 10 stasiun.

Dalam rentang waktu 2014-2023, berbagai pembangunan infrastruktur transportasi perkeretaapian dilakukan, yaitu meliputi peningkatan dan rehabilitasi jalur sepanjang 1.900,54 km dan pembangunan jalur kereta api sepanjang 1.683,44 km. Beberapa di antaranya yaitu pembangunan jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung sepanjang 152,46 km (jalur ganda), LRT Jabodebek sepanjang 49,21 km (jalur ganda), LRT Sumsel sepanjang 23,4 km (jalur ganda), serta LRT Jakarta sepanjang 5,8 km (jalur ganda).

Sektor transportasi juga memberikan kontribusi dalam memulihkan perekonomian di masa transisi dari pandemi Covid-19 ke endemi sejak akhir 2022 hingga 2023. Berkat kebijakan gas dan rem, berdasarkan data BPS, pada 2022 dan 2023 pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh di kisaran 4 hingga 5 persen. Sektor transportasi pun tercatat tumbuh positif di kisaran 15 persen.

sumber: indonesia.go.id

(Red)

  

Kemenperin Bidik Target Pertumbuhan Kinerja Industri Pengolahan

KINERJA EKONOMI

  Truk trailer melintas di kawasan penumpukan kontainer (container yard) PT Terminal Petikemas Surabaya di Surabaya, Jawa Timur. Kinerja ekspor sektor manufaktur masih cukup menjanjikan di penghujung 2023. ANTARA FOTO

Kemenperin membidik target pertumbuhan kinerja industri pengolahan atau manufaktur sebesar 5,80 persen pada 2024.

Kinerja sektor manufaktur masih cukup menjanjikan, meski perekonomian global masih belum bersahabat di tengah tensi geopolitik dunia, baik di kawasan Eropa maupun di Timur Tengah, yang masih memanas.

Indikator itu tergambarkan dari kinerja ekspor mengacu data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut lembaga itu, kinerja ekspor nonmigas, yang didominasi ekspor hasil industri pengolahan, masih cukup besar, yakni USD236,41 miliar di periode Januari–November 2023.

Kinerja yang mumpuni itu tidak terlepas dari sejumlah indikator, yakni output industri yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Bila pada 2020, nilai output industri tercatat USD210,4 miliar, maka pada 2021 naik menjadi USD228,32 miliar.

Kinerja itu kembali naik menjadi USD241,87 miliar pada 2022. Sementara itu, hingga September 2023, nilai output industri telah mencapai sekitar USD192,54 miliar.

Meningkatnya daya saing sektor industri di Indonesia juga didukung oleh realisasi investasi, baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA).

Investasi di sektor industri manufaktur terus menunjukkan peningkatan, dari Rp213,4 triliun pada 2020, menjadi Rp307,6 triliun di 2021, kemudian mencapai Rp457,6 triliun pada 2022. Di periode Januari--September 2023, investasi di sektor itu tercatat sudah mencapai Rp413 triliun.

Parameter kinerja sektor manufaktur Indonesia juga bisa tergambarkan dari Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang selama 27 bulan berturut-turut terus berada di level ekspansi.

Artinya, kondisi sektor manufaktur Indonesia stabil. Hingga saat ini, hanya ada dua negara di dunia, yaitu India dan Indonesia, yang berada dalam posisi tersebut.

Bagaimana kinerja industri manufaktur Indonesia menghadapi tantangan di 2024? Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita cukup optimistis, bahkan berani membidik target pertumbuhan kinerja industri pengolahan atau manufaktur sebesar 5,80 persen pada 2024, lebih tinggi dari target 4,81 persen di 2023.

Menperin Agus berani menetapkan target itu dengan kontributor utama yang mendorong target tersebut, yakni industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika (ilmate).

Menurutnya, angka target tersebut cukup agresif, mengingat sektor industri terus menjadi penggerak perekonomian nasional dan dinilai mampu mempercepat langkah menuju Indonesia Emas 2045. 

"Pada 2024, kami (Kemenperin) menargetkan pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas pada angka 5,80 persen. Saya harus mengatakan bahwa ini angka cukup agresif," kata Agus dalam jumpa pers akhir tahun Kemenperin, pada Kamis (28/12/2023). 

Dia menuturkan bahwa angka target pertumbuhan kinerja manufaktur pada 2024 merupakan angka hasil reviu Renstra Kemenperin 2020-2024 dengan melihat realisasi hingga 2023. Sebagaimana diketahui, industri pengolahan nonmigas tumbuh 5,20 persen pada triwulan ketiga tahun ini. Adapun Agus merincikan, kontributor industri yang akan mendongkrak kinerja tersebut adalah industri agro sebesar 6,14 persen, industri kimia, farmasi, dan tekstil tumbuh 4,76 persen, industri logam, mesin, alat transportasi dan elektronik tumbuh 6,87 persen dan industri kecil, menengah dan aneka (IKMA) yang tumbuh 4,25 persen. 

"Ini masih rendah ya untuk Agro, seharusnya bisa 8 persen. Saya yakin agro bisa lebih unggul di atas 6,14 persen," imbuhnya. 

Lebih lanjut, target industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika (ILMATE) sebesar 6,87 persen dinilai sejalan dengan tren kinerja industri sepanjang Januari--September 2023 yang mampu mencapai 12,09 persen ditopang industri elektronika dengan pertumbuhan 14,57 persen dan industri logam sebesar 12,50 persen. 

Sejalan dengan arahan Menperin Agus Gumiwang, Dirjen ILMATE Kemenperin Taufiek Bawazier mengatakan, pihaknya akan berupaya mendukung industri untuk tetap dapat mempertahankan pertumbuhan double digit dengan program peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) hingga hilirisasi.

"Selama ini dari triwulan satu sampai triwulan III tumbuh 12,09 persen. Di tahun depan, kita usahakan double digit terus atas dukungan menteri," pungkasnya.

Untuk diketahui, Kemenperin menargetkan kontribusi industri pengolahan nonmigas terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 17,90 persen pada 2024 dengan peningkatan tenaga kerja sebanyak 20,33 juta orang. 

Di sisi lain, kementerian itu menargetkan nilai investasi sektor industri dibidik akan meningkat dari Rp571,47 triliun sepanjang 2023 menjadi Rp630,57 triliun pada 2024. Sementara itu, nilai ekspor produk industri ditargetkan naik dari Rp186,40 triliun menjadi Rp193,4 triliun tahun depan.

sumber: indonesia.go.id

(Red)

Indonesia Pertahankan Surplus Pada Neraca Perdagangannya

  Pameran internasional tahunan terbesar kopi dan cokelat International Coffee and Chocolate Exhibition (ICCE) di Riyadh International Convention & Exhibition Center (RICEC), Arab Saudi, September 2023. sumber: KEMENLU

Neraca perdagangan RI surplus USD3,48 miliar pada Oktober 2023. Ekspor USD22,15 miliar dan impor USD18,67 miliar.

ZONASIONAL - Di tengah ketidakpastian global, tensi geopolitik di kawasan Eropa dan Timur Tengah yang masih menghangat, Indonesia tetap berhasil mempertahankan surplus pada neraca perdagangannya. Indikator itu tergambarkan dari neraca perdagangan Indonesia yang masih mencatat surplus neraca perdagangan yang mencatatkan rekor selama 42 bulan berturut-turut atau sejak Mei 2020.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan Indonesia surplus USD3,48 miliar pada Oktober 2023. Surplus ditopang oleh ekspor yang tinggi yakni USD22,15 miliar, sedangkan impor USD18,67 miliar.

Adapun, secara kumulatif nilai ekspor Indonesia Januari-Oktober 2023 mencapai USD214,41 miliar, Sementara ekspor nonmigas mencapai USD201,25. Meski mencatatkan rekor surplus selama 42 bulan berturut-turut, capaian tersebut tentunya tetap perlu disikapi dengan kewaspadaan dan inovasi dengan memperhatikan kondisi perekonomian global saat ini.

Berbagai kebijakan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang perlu ditetapkan oleh semua pemangku kepentingan di sektor itu, baik Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Ditjen PEN) dan pelaku ekspornya sehingga keberlangsungan ekspor tetap terjaga.

Salah satu kebijakan Ditjen PEN dalam menjaga kinerja ekspor ialah dengan memperluas mitra dagang ke pasar nontradisional. Salah satu kiatnya lebih aktif untuk ikut berpartisipasi di sejumlah pameran internasional di pasar-pasar nontradisional.

Salah satu kiat itu bisa ditiru, seperti berpartisipasi di International Coffee and Chocolate Exhibition (ICCE) di Riyadh, Arab Saudi. Di pameran itu, seperti disampaikan Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Indonesia berhasil membukukan transaksi sebesar USD8,45 juta atau lebih dari Rp132,16 miliar. 

Pameran ini berlangsung pada 5—9 Desember 2023 di  Riyadh  International  Convention  & Exhibition  Center  (RICEC),  Riyadh,  Arab  Saudi.  Partisipasi  Indonesia  pada  ICCE  merupakan  hasil kerja sama antara Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Riyadh dalam hal ini Atase Perdagangan di Riyadh.

Berkaitan dengan itu, Atase  Perdagangan  KBRI  Riyadh  Gunawan  mengungkapkan,  kopi  dan  cokelat  asal  Indonesia banyak  menarik  minat  pembeli (buyer) pada  ICCE.

“Perusahaan kopi dan cokelat asal Indonesia berhasil  membukukan  transaksi  sebesar  USD8,45  juta  atau  lebih  dari  Rp132,16  miliar.  Hal ini menunjukkan kopi dan cokelat Indonesia diminati pasar mancanegara,” kata Gunawan.

Gunawan menjelaskan, keikutsertaan  Indonesia  dalam  ICCE  ini  dapat  mempromosikan  kopi  dan cokelat    Indonesia    ke    dunia. “ICCE  merupakan  tempat  untuk  bertukar  pengalaman, mempresentasikan   produk   baru,   seminar   kopi   dan   cokelat,   membuka   pengetahuan   baru, mempromosikan  merek,  meningkatkan  peluang  penjualan,  dan  mengadakan  kompetisi  selama pameran,” tambahnya.

Berkaitan dengan kinerja ekspor nonmigas, Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Didi Sumedi menjelaskan, perekonomian global kini mengalami pelambatan. Indikator itu tergambarkan dari prediksi International Monetary Fund (IMF) dan beberapa institusi global lainnya yang menyebutkan pertumbuhan dunia tahun ini hanya 3 persen.

Pada 2024, juga diperkirakan masih terjadi moderasi lagi kalau tidak ada perbaikan dari berbagai hal, kemungkinan pertumbuhan ekonomi dunia akan menjadi 2,9 persen. “Harapannya, jangan sampai pertumbuhan ekonomi melambat lagi. Bila itu terjadi tentu akan berpengaruh pada perlambatan pertumbuhan perdagangan,” ujarnya.

Didi Sumadi menambahkan, sepanjang tahun ini kinerja ekspor nonmigas Indonesia masih belum begitu cerah. Ini sejalan dengan kondisi perdagangan dunia yang sedang terjadi pelambatan.

“Perdagangan itu hampir selalu linier. Jadi memang banyak faktornya, mulai dari pascacovid-19, perang dagang Amerika dan Tiongkok, masalah konflik Rusia dan Ukraina, perubahan iklim dan beberapa hal lainnya,” tambah Didi.

Dalam rangka mensiasati kondisi perekonomian global masih tidak menentu, Didi Sumadi mengakui, tantangan kinerja ekspor Indonesia memang lumayan berat. Ada beberapa langkah strategis yang dapat diambil untuk menjaga ekspor di tengah situasi global yang sulit saat ini yang dilakukan pemerintah antara lain diversifikasi pasar ekspor.

Indonesia, jelasnya, perlu terus berupaya untuk mendorong semakin beragamnya pasar tujuan ekspor Indonesia, termasuk melalui kegiatan promosi dan inisiasi berbagai kerja sama, baik dalam skala bilateral maupun regional.

Selain itu, pemerintah juga akan terus berupaya untuk menjaga kinerja ekspor di pasar-pasar tradisional seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan India. Langkah yang kedua adalah peningkatan daya saing produk.

Kemendag akan terus meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk ekspor melalui berbagai program di antaranya dengan meningkatkan keberterimaan produk melalui pemenuhan standar negara tujuan ekspor.

Selain itu, strategi dengan menggandeng dan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk semakin menguatkan sinergi guna meningkatkan akses ke pasar ekspor dan menginisiasi berbagai kesepakatan perdagangan dengan mitra dagang.

Tidak lupa juga, Indonesia perlu memperluas kinerja perdagangannya dengan menggenjot perdagangan, terutama ke negara tujuan ekspor nontradisional sebagai bagian strategi untuk diversifikasi pasar ekspor.

“Masalah sumber daya manusia juga penting. Pemerintah perlu meningkatkan daya saing sumber daya manusia di bidang ekspor selain juga optimalisasi pemanfaatan teknologi,” ujarnya.

sumber: indonesia.go.id

(Red)

Kredit Usaha Rakyat Tetap Jadi Andalan Pembiayaan Usaha Kecil

ZONASIONAL - Akses pembiayaan KUR dengan porsi kredit yang ditargetkan meningkat hingga 30 persen pada 2024.

Tantangan perekonomian global pascapandemi semakin berat, yang berpotensi datang dari berbagai sumber risiko, antara lain, tensi geopolitik yang tinggi, potensi datangnya pandemi berikut, perubahan iklim, serta dampak digitalisasi (disrupsi).

Berkaca dengan kondisi itu, wajar bila muncul pengharapan proyeksi perekonomian pada 2024 semakin membaik. Menurut World Economic Outlook (IMF, Juli 2023), pertumbuhan ekonomi global 2024 diperkirakan akan berada pada level 3,0 persen.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang di Asia diproyeksikan tumbuh 5,0 persen. Di sisi lain, Pemerintah Indonesia, seperti disampaikan Presiden Joko Widodo di depan anggota DPR, angka pertumbuhan 5,2 persen pada 2024.

Tentu proyeksi itu bukan hanya penempatan sebuah angka, melainkan juga memperhitungkan kemampuan dan sumber daya yang ada, apalagi ada sasaran yang ingin diraih menuju Indonesia Emas atau menjadi negara maju.

Dari sejumlah indikator, sektor UMKM tetap menjadi penopang pertumbuhan ekonomi. Dengan sumber daya yang ada, sektor UMKM, diharapkan bisa terdongkrak untuk naik level menjadi menengah dan besar.

Wajar saja, pemerintah berharap demikian. Pasalnya, sektor itu menjadi penyangga perekonomian nasional lewat kontribusi UMKM yang mencapai 61 persen PDB Indonesia.

Selain itu, serapan tenaga kerja sektor wong cilik itu cukup besar, yakni sebanyak 97 persen dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Data Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan, pelaku usaha UMKM tercatat sebanyak 67 juta pelaku.

Terkait dengan kebijakan pembiayaan bagi UMKM tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan porsi kredit yang ditargetkan mencapai 30 persen pada 2024.

Demi menjaga pertumbuhan, pemerintah terus mendorong usaha UMKM. Khusus 2024, pemerintah sudah menegaskan tetap akan melanjutkan penyaluran KUR, tidak hanya memprioritaskan dari sisi kuantitas, melainkan juga kualitas.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan menyampaikan, pemerintah telah menyiapkan anggaran subsidi untuk penyaluran KUR 2024 sebesar Rp47,78 triliun.

"Subsidi ini akan digunakan untuk pembayaran subsidi bunga atau subsidi marjin KUR tahun berjalan dan pembayaran carry over subsidi bunga atau subsidi marjin KUR pada periode sebelumnya," kata Ferry dalam keterangan resmi dikutip Rabu (27/12/2024).

Nilai subsidi tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yang awalnya Rp23,1 triliun kemudian ditambah menjadi Rp35 triliun. Alasan penambahan subsidi itu agar suku bunga KUR terjaga di level rendah.

Sejalan dengan upaya optimalisasi penyaluran KUR, Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang menjadi salah satu pilar penting dalam penyaluran KUR. Untuk itu, berapa fitur SIKP akan ditingkatkan pada 2024 seperti penambahan data requirement dataset, pemutakhiran perhitungan subsidi, dan pengiriman transaksi debitur dilakukan setiap bulan.

Selain itu, beberapa perubahan kebijakan dilakukan pada 2024 dalam rangka mempertegas beberapa ketentuan yang berlaku seperti ketentuan terkait kepesertaan debitur KUR di program perlindungan sosial ketenagakerjaan, akses KUR berulang bagi debitur KUR sektor pertanian, dan pendefinisian kredit yang dikecualikan untuk memperoleh kembali akses KUR.

Dalam kesempatan yang sama, Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Gede Adi Prasetya mengatakan, pihaknya akan terus meningkatkan kolaborasi dan sinergi seluruh stakeholder KUR, baik dari sisi pemerintah pusat, pemerintah daerah, para penyalur KUR, dan para penjamin KUR.

"Sinergitas dan kolaborasi dari setiap stakeholder KUR diperlukan agar akselerasi penyaluran KUR dapat dilaksanakan,” ujarnya.

Hingga November 2023, penyaluran KUR telah mencapai Rp229,95 triliun kepada 4,12 juta debitur. Nilai itu baru mencapai 77,42 persen dari target 2023 sebesar Rp297 triliun.

Dalam rangka mendorong akselerasi penyaluran KUR, pemerintah melalui Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM juga telah menyelenggarakan kegiatan focus group discussion (FGD) Langkah-langkah Kebijakan Akhir Tahun 2023 dan Arah Kebijakan KUR Tahun 2024 di Bali, Jumat (24/11/2024).

Selain menjadi upaya akselerasi penyaluran KUR, kegiatan ini juga bertujuan untuk menyusun strategi penyaluran KUR di 2024. Ferry membeberkan strategi pemerintah dalam rangka percepatan penyaluran KUR, memperkuat peran UMKM, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta penyerapan tenaga kerja.

Menurutnya, percepatan penyaluran KUR tersebut dituangkan dalam berbagai strategi kebijakan seperti penerapan weekend banking dengan memperhatikan kondisi masing-masing penyalur KUR, melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran KUR. “Kemudian membuka opsi penyaluran KUR dengan berbagai stakeholder, melakukan relaksasi peraturan terkait penyaluran KUR, mendorong percepatan implementasi Kredit Usaha Alsintan (KUA), serta mendorong optimalisasi peran Pemerintah daerah dalam ekosistem KUR,” ujar Ferry.

Sebagai evaluasi 2023, penyaluran KUR tidak hanya difokuskan pada sisi kuantitas, melainkan juga memperhatikan sisi kualitas. Hal ini tercermin dari tingkat non-performing loan (NPL) KUR yang masih relatif terjaga di angka 2,03 persen hingga Oktober 2023.

Tercatat total debitur baru KUR sebanyak 1,92 juta debitur atau 70 persen dari total debitur KUR sebanyak 2,7 juta debitur, dan jumlah debitur graduasi KUR sebanyak 1,4 juta debitur atau 53,6 persen dari total debitur KUR hingga Agustus 2023.

sumber: indonesia.go.id

(Red)