Rabu, 10 Juli 2024

Aliansi Aktivis Anak Bangsa Gelar Unras, Usut Tuntas Dugaan Mafia Proyek Corporation di lingkungan Disdik Jabar


ZONASIONAL
- Massa dari Aliansi Aktivis Anak Bangsa menggelar aksi unjuk rasa guna mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) guna mengusut tuntas dugaan mafia proyek corporation di lingkungan Dinas Pendidikan Jawa Barat yang digelar di Gedung Sate dan DPRD Provinsi Jawa Barat, Selasa 9 Juli 2024.

Koordinator Aksi Agus Satria menyatakan bahwa komitmen Pemerintah Pusat dalam rangka revolusi mental termasuk pembinaan dan pengawasan terhadap Aparatur Negara yang bersih dan bebas KKN dalam penegakan supremasi hukum, haruslah kita dukung bersama dalam bentuk aksi kongkrit dalam upaya melakukan pencegahan berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang pengkhianatan terhadap aspirasi, amanah dan nurani bangsa.

Apresiasi dan dukungan dari segenap jajaran pemerintah sangat diperlukan agar kinerja dan pertanggungjawaban publiknya bisa diakses dan selalu dikontrol masyarakat, setidaknya hak publik atas informasi yang dimiliki masyarakat melalui lembaga sosial kontrol, demikian juga halnya Kami Aktivis Anak Bangsa dari tugas pokok dan fungsi kami sebagai sosial kontrol, tutur Agus Satria.


Aksi unjuk rasa/demonstrasi damai demi memastikan penegakan hukum di negeri tercinta ini. Kami, para penggerak perubahan yang tergabung dalam Aliansi Aktivis Anak Bangsa mengamati dan mengawasi bahwasannya per hari ini Pemprov Jawa Barat sedang dalam kondisi darurat korupsi, banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Pemprov Jawa Barat sehingga menjadikan kerugian keuangan negara serta merugikan masyarakat secara tidak langsung.

Aksi unjuk rasa Aliansi Aktivis Anak Bangsa ini diisi dengan orasi, drama teatrikal, penandatanganan petisi serta pelemparan telur oleh para pengunjuk rasa ke halaman DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan koordinator aksi ini terdiri dari Agus Satria, Adhie Wahyudi, Dena Hadiyat, serta Wanda Vindi Athoriq.

(Dadan Sambas)

Kamis, 16 Mei 2024

Pastikan PPDB Berjalan Bersih, Disdik Jabar Lakukan Penandatanganan Komitmen Bersama dan Pakta Integritas


ZONASIONAL
- Sebagai bentuk komitmen dan keseriusan Disdik Jabar untuk memastikan PPDB SMA, SMK, SLB Jabar 2024 berjalan bersih, berkualitas, dan berintegritas, Disdik Jabar melakukan penandatanganan Komitmen Bersama dan Pakta Integritas di internal Disdik Jabar.

Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Plt. Sekretaris Disdik Jabar, Kepala Bidang PSMA, PSMK, PKLK, GTK, Kepala UPTD Tikomdik, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I s.d. XIII, Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat, UPTD Tikomdik, Koordinator Kepegawaian, Perencanaan, dan Humas serta perwakilan kepala SMA, SMK, SLB negeri kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.


Kadisdik menitipkan pesan agar semua pihak yang telah menandatangani Komitmen Bersama dan Pakta Integritas ini satu frekuensi. Sama-sama memastikan pelaksanaan PPDB di Jabar berjalan bersih, tidak ada intervensi, dan pungutan liar (pungli).

"Kita harus jujur dari awal dan kita juga harus sama-sama kuat. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dan kelancaran sehingga kita mendapatkan solusi-solusi terbaik untuk pelaksanaan PPDB 2024," pesan Kadisdik di Aula Dewi Sartika Kantor Disdik Jabar, Kota Bandung, Kamis (16/5/2024).

Kadisdik pun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menandatangani Komitmen Bersama dan Pakta Integritas ini.

"Mudah-mudahan setiap langkah kebaikan Bapak/Ibu menjadikan banyak kebermanfaatan dan kebaikan tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk putra-putri kita dan masyarakat Jawa Barat," tutupnya.

(Dadan Sambas)

Jumat, 26 April 2024

Peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia Kanwil Kemenkumham Jabar Dipusatkan di PKJB


ZONASIONAL
- Peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia Kanwil Kemenkumham Jabar dipusatkan di Pasar Kreatif Jawa Barat (PKJB) dihadiri seluruh Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil Kemenkumham Jabar Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Andi Taletting Langi, Kepala Divisi Pemasyarakatan Robianto, Kepala Divisi Keimigrasian Yayan Indriana, Kepala Divisi Administrasi Itun Wardatul Hamro dan diikuti sejumlah Peserta Pameran dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Barat, Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Provinsi Jawa Barat. 

Kegiatan ini dihadiri Kepala Unit Pelaksana Teknis se-Jawa Bandung Raya, Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi Jawa Barat, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. (Jumat, 26/04/2024).


Peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia Tahun 2024 yang diperingati setiap tahun pada tanggal 26 April, selebrasi ini diinisiasi oleh World Intellectual Property Organization (WIPO) mengusung tema “Kekayaan Intelektual dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Membangun Masa Depan Dengan Inovasi dan Kreativitas Tahun 2024” . Festival Industri Kreatif Kemenkumham Jabar diisi dengan Mobile Intellectual Property Clinic yang menghadirkan Narasumber berkompeten di bidangnya. 

Andi Taletting Langi melaporkan Dalam rangka memeriahkan hari Kekayaan Intelektual Sedunia, Kanwil Kemenkumham Jawa Barat mengadakan berbagai kegiatan, diantaranya: 1. Podcast yang terbagi menjadi 4 bagian podcast yang berbeda yaitu Podcast pada Radio Mara FM, Podcast Kabayan Talk, Podcast Ruang  Kreasi TV, serta Podcast 24 jam. 2. Ruki atau Guru Kekayaan Intelektual, Guru KI ini melakukan sosialisasi ke dua sekolah berbeda untuk menjelaskan apa itu kekayaan intelektual kepada siswa-siswi SMK atau sederajat. 3. Layanan Publik berupa pelayanan konsultasi dan pendaftaran KI, layanan penerbitan NIB oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dan layanan Penerbitan surat rekomendasi UMKM oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat. 4. Lomba Video Reels Instagram dengan peserta siswa-siswi SMA/SMK Provinsi Jawa Barat,  5. Fun Games, dengan beragam lomba dan fun games serta hadiah menarik di sepanjang acara.

Dalam sambutannya, Kakanwil Kemenkumham Jabar Masjuno menyampaikan bahwa Kemenkumham Jabar dengan bangga menghadirkan kegiatan ini sebagai wujud apresiasi terhadap industri kreatif yang semakin berkembang pesat. Selain itu, acara ini juga menjadi kesempatan bagi kita untuk mendukung dan melindungi hak kekayaan intelektual para pelaku industri kreatif. Kegiatan ini dirancang dengan tujuan yaitu Pembangunan Berkelanjutan (TPB) menempatkan inovasi dan kreativitas di jantung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.


Dalam era yang ditandai oleh perubahan cepat dan kompleksitas tantangan global, upaya untuk mencapai TPB memerlukan solusi yang inovatif, kreatif, dan berorientasi pada masa depan. Kekayaan Intelektual, melalui perlindungan hak cipta, paten, merek dagang, dan bentuk perlindungan lainnya, adalah pendorong utama inovasi dan kreativitas yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Menurutnya Para kreator, seniman, dan pelaku bisnis kreatif memiliki peran penting dalam mendorong inovasi dan mengeksplorasi potensi ekonomi yang luar biasa dari kreativitas mereka.

Masjuno mengajak kepada yang hadir untuk berkomitmen memperkuat sistem Kekayaan Intelektual, memastikan akses yang adil dan merata dalam inovasi dan kreativitas, serta mempromosikan penggunaan Kekayaan Intelektual sebagai alat untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Jadikan Kegiatan ini sebagai ajang untuk saling belajar, berbagi, dan berinspirasi. Jadikan momentum ini sebagai langkah awal untuk membangun jaringan dan komunitas industri kreatif yang kuat di Jawa Barat. Semoga acara ini menjadi langkah awal yang berarti menuju masa depan yang gemilang bagi industri kreatif di wilayah ini.

(Red)

Rabu, 17 Januari 2024

Demonstrasi di Gedung Sate, Aksi Simpatik Puluhan Orang Tua Korban Penahanan Ijazah


ZONASIONAL
- Puluhan orang tua siswa dari berbagai sekolah yang ditahan ijazahnya melakukan aksi simpatik di depan gedung sate dengan membentangkan dua spanduk panjang. Spanduk pertama bertuliskan:

"Sekolah Dilarang Menahan Ijazah Siswa!". Adapun pada spanduk kedua tertulis "Sekolah Menahan Ijazah = Menyandera Masa Depan Anak!"

Sebagian orang tua yang ikut aksi menggunakan seragam SMA dan SMP sebagai simbol tersanderanya masa depan anak-anak mereka di sekolah karena ijazahnya ditahan.

Ketua DPP PSI Furqan AMC yang mengkordinir aksi ini, Selasa (17/01/2024), menyebutkan bahwa aksi ini merupakan bentuk kebulatan tekad orang tua korban memperjuangkan ijazah anaknya yang sudah bertahun-tahun disandera pihak sekolah.

"Ada yang satu tahun, dua tahun hingga belasan tahun ijazah siswa disandera sekolah. Padahal ijazah itu adalah hak anak", tegas Furqan.

Ada yang lulusan tahun 2023 hingga lulusan tahun 2002. Yang terbanyak dari lulusan tahun 2023 sebanyak 119 kasus (28,7%). Diikuti 5 tahun berikutnya berturut-turut, 94 kasus (22,7%) lulusan tahun 2022, 80 kasus (19,3%) lulusan tahun 2021, 54 kasus (13%) lulusan tahun 2020, 25 kasus (6%) lulusan tahun 2019 dan 17 kasus (4,1%) lulusan tahun 2018.

"Siswa sangat membutuhkan ijazah untuk melanjutkan pendidikan dan melamar kerja. Penahanan ijazah menghancurkan masa depan siswa serta berdampak pada kondisi psikologis siswa. Penahanan ijazah secara akumulatif juga berdampak pada tingginya angka pengangguran", tambah Furqan.

Menurut Furqan, 90% aduan kasus penahanan ijazah karena ada tunggakan biaya pendidikan.

Furqan menjelaskan Peraturan Pemerintah (PP) No 48 Tahun 2008, pasal 52 telah mengatur tentang pungutan oleh satuan pendidikan dalam rangka memenuhi tanggung jawab peserta didik, orang tua dan/atau walinya. Pada poin (e) ditegaskan tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua/wali yang tidak mampu secara ekonomis.

Dalam peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No 23 Tahun 2020, pasal 7 ayat 8 juga ditegaskan bahwa satuan pendidikan dan dinas pendidikan tidak diperkenankan untuk menahan atau tidak memberikan ijazah kepada pemilik ijazah yang sah dengan alasan apapun.

"Penahanan ijazah pada dasarnya adalah pelanggaran, bisa dikategorikan sebagai maladministrasi," tegas Furqan.

Menyikapi banyaknya kasus penahan ijazah siswa oleh berbagai sekolah, Furqan AMC yang juga Caleg DPR RI dapil Jabar 1 ini meminta kepada Gubernur Jawa Barat serta Walikota & Bupati Kab/Kota di Jawa Barat untuk segera menyelesaikan kasus ini secepatnya.

"Tindak tegas sekolah-sekolah maupun oknum penyelenggara pendidikan yang masih mempraktekkan penahanan ijazah siswa. Segera evaluai juga kinerja dinas pendidikan terkait dan penyelenggara pendidikan di semua jenjang guna memastikan kasus penahanan ijazah tidak terulang kembali," pungkas Furqan AMC.

Dalam aksi ini, Furqan juga membeberkan update pengaduan kasus penahanan ijazah yang diterima Posko Revolusi Pendidikan sampai tanggal 17 Januari 2024 di mana terdapat 414 aduan. 41 kasus (9,9%) di sekolah negeri dan 373 kasus (90,1%) di sekolah swasta.

Kasus penahanan ijazah paling banyak terjadi di SMK swasta, yakni 217 kasus (52,4%) dan SMA swasta 61 kasus (14,7%). Sedangkan di SMK Negeri 23 kasus (5,6%) dan di SMA negeri 8 kasus (1,9%).

Kota Bandung menjadi penyumbang kasus terbanyak dengan 281 kasus (67,9%). Diikuti Kab Bandung 54 kasus (13%), Kota Cimahi 44 kasus (10,6%) dan Kab Bandung Barat 20 kasus (4,8%).

Besarnya tunggakan siswa bervariasi. 58,2% atau 241 kasus terdata memikiki tunggakan 0 sampai 5 juta rupiah. Adapun dari 5 juta hingga 10 juta rupiah terdapat 121 kasus (29,2%). Sedangkan yang 10 juta hingga 15 juta rupiah terdapat 41 kasus (9,9%). Sementara itu yang di atas 15 juta hingga 20 juta rupiah ada 7 kasus (1,7%) dan di atas 20 juta rupiah ditemukan 4 kasus (1%).

Furqan AMC
Ketua DPP PSI
0811-200-7788

(Mang Sambas)